Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Pemimpin dari Proses Curang Hasilkan Pemimpin yang Begitu Juga...

Kompas.com - 24/01/2024, 09:30 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden (wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) berpandangan, jika seorang pemimpin dihasilkan dari proses curang, maka akan menghasilkan pemimpin yang juga curang.

Hal itu disampaikan JK menjawab alasan dirinya harus mengambil keputusan untuk memihak pada salah satu kontestan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Diketahui, JK mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Ramai-ramai Mantan Pemimpin Negara Turun Gunung di Pilpres 2024: Megawati, SBY, hingga JK

Keputusan untuk mendukung salah satu kontentan dilakukan JK untuk memastikan proses pilpres 2024 berjalan secara demokratis tanpa ada kekuatan yang berlebihan pada salah satu pasangan calon.

“Karena kalau pemimpin dihasilkan daripada proses yang jelek, proses pemaksaan, proses intimidasi, proses curang nanti menghasilkan pemimpin yang begitu juga jadinya,” kata JK dalam acara Gaspol! Kompas.com, Rabu (24/1/2024).

Menurut JK, keputusan dirinya untuk mendukung pasangan nomor urut 1, dilakukan setelah melihat dinamika politik yang tidak lagi netral.

Terlebih, penguasaha sampai Kepala Negara juga sudah terlihat memihak kepada kontestan tertentu dalam pilpres 2024 ini.

“Sebenarnya saya mau ingin netral, ini melihat, ingin bersahabat semua. Tapi setelah saya lihat perilaku teman-teman, baik penguasa termasuk presiden yang tentu memihak,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Menurut JK, keputusannya mendukung salah satu kontestan di Pilpres 2024 dilakukan lantaran adanya persaingan yang tidak sehat.

Hal ini dilihat dari banyaknya tekanan dan ancaman terhadap beberapa pihak dalam proses dinamika Pilpres 2024 ini yang mengancam proses demokrasi.

Baca juga: Tak Jadi Netral di Pemilu 2024, JK: Sebenarnya Ingin, tapi Penguasa Termasuk Presiden Tentu Memihak

Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini harus turun gunung memberikan dukungan kepada pihak yang lebih lemah.

“Jadi saya ambil putusan saya harus berpihak pada yang lemah. Tapi menurut saya itu (Anies-Muhaimin) pimpinan yang baik,” kata JK.

“Kalau tidak, (memberi dukungan) bahaya negeri ini, kalau kita tidak berada pada posisi untuk menjaga demokrasi, menjaga sistem yang baik ini dijalankan,” imbuhnya.

Simak wawancara bersama Jusuf Kalla dalam program Gaspol! Kompas.com di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com