Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Jadi Netral di Pemilu 2024, JK: Sebenarnya Ingin, tapi Penguasa Termasuk Presiden Tentu Memihak

Kompas.com - 24/01/2024, 08:38 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden (wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa dirinya akhirnya harus mengambil keputusan untuk memihak pada salah satu kontestan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Padahal, awalnya, JK diketahui awalnya mengatakan ingin bersikap netral walau sejumlah elite politik menemuinya terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, JK mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Menurut JK, keputusan dirinya untuk mendukung pasangan nomor urut 1, dilakukan setelah melihat dinamika politik yang tidak lagi netral.

“Sebenarnya saya mau ingin netral, ini melihat, ingin bersahabat semua. Tapi setelah saya lihat perilaku teman-teman, baik penguasa termasuk presiden yang tentu memihak,” kata JK dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Saat JK Turun Gunung Kampanyekan Anies-Muhaimin, Langsung Sindir Prabowo hingga Jokowi

Menurut JK, keputusannya mendukung salah satu kontestan di Pilpres 2024 dilakukan lantaran melihat adanya persaingan yang tidak sehat.

Hal ini dilihat dari banyaknya tekanan dan ancaman terhadap beberapa pihak dalam proses dinamika Pilpres 2024 ini yang mengancam proses demokrasi.

Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini harus turun gunung memberikan dukungan kepada pihak yang lebih lemah.

“Jadi saya ambil putusan saya harus berpihak pada yang lemah. Tapi, menurut saya, itu (Anies-Muhaimin) pimpinan yang baik,” ujar JK.

“Kalau tidak (memberi dukungan), ini bahaya negeri ini, kalau kita tidak berada pada posisi untuk menjaga demokrasi, menjaga sistem yang baik ini dijalankan,” katanya lagi.

Lebih lanjut, JK mengatakan, pemimpin yang dihasilkan dari proses pemaksaan, intimidasi dan curang maka akan menghasilkan pemimpin seperti itu juga.

Baca juga: Ramai-ramai Mantan Pemimpin Negara Turun Gunung di Pilpres 2024: Megawati, SBY, hingga JK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com