Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepakat dengan JK, Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Pak Jokowi Tak Mampu Jalankan Pemilu Demokratis

Kompas.com - 12/01/2024, 21:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sepakat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Presiden Joko Widodo untuk netral pada momen Pemilu 2024.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi harus meninggalkan warisan yang baik hingga masa jabatannya habis di tahun ini.

"Ini menjadi bagian dari legacy (warisan) Bapak Presiden, jangan sampai tercatat sebagai sosok yang tidak mampu menjadi payung keadilan bagi rakyat. Tidak mampu menjalankan pemilu yang demokratis," kata Hasto saat menghadiri deklarasi ulama dan kiai kampung mendukung Ganjar-Mahfud di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).

Baca juga: Nasdem: Kalau Pak Jokowi Gentleman, Terbuka Saja, Dukung Capres secara Langsung

Hasto berharap, pesan Jusuf Kalla didengar oleh Presiden Jokowi. Sebab, Jusuf Kalla adalah sosok pemimpin yang berpengalaman dan tokoh kawakan.

"Jadi kami setuju dengan pendapat Pak Jusuf Kalla. Dan apa yang disampaikan Pak JK kami yakin akan didengarkan Pak Presiden Jokowi," jelasnya.


Sebagai informasi, Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tetap netral pada Pemilu Presiden 2024.

Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas seorang presiden serta bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat untuk bersikap adil pada masyarakat.

Baca juga: Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Tetap Netral di Pilpres 2024, Singgung Sumpah Presiden

“Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan),’Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Selain itu, ia menyatakan bahwa sumpah jabatan harus dijaga Jokowi karena sifatnya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya, jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD ya,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com