Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Bantah Rais Aam Perintahkan Pengurus Wilayah Menangkan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 19/01/2024, 16:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menepis kabar bahwa Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar memerintahkan pengurus wilayah memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Miftachul disebut memberi arahan tersebut pada pertemuan PBNU dengan ketua pengurus wilayah dan cabang, baik syuriyah maupun tanfiziah se-Jawa Timur pada 7 Januari lalu di Surabaya.

"Ada pertemuan? Betul ada pertemuan. Apakah rais aam meminta agar semua sa'mina wa atho'na, tidak betul," kata Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

"Tidak ada pernyataan 'sekali ini saja harus nurut rais aam. Kita dengarkan apa yang disampaikan rais aam'. Tidak ada rais aam (menyebut) 'kamu harus sa'mina wa atho'na sama saya', tidak ada. Kita yang ngomong 'kita sa'mina wa atho'na'," ujarnya lagi.

Baca juga: PBNU: Khofifah Harus Nonaktif dari Ketua Muslimat NU kalau Sudah Jadi Jurkam Prabowo-Gibran

Menurut Gus Ipul, hal ini dibuktikan bahwa dalam lingkup kepengurusan PBNU, terdapat pengurus yang mendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Contohnya, Yenny Wahid.

Dia juga mengungkit soal kasus pembekuan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Riau yang belakangan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.

Gus Ipul menegaskan bahwa setiap kiai dan pengurus PBNU boleh-boleh saja memilih calon sesuai kehendaknya.

"Jadi kalau ngomong sa'mina wa atho'na, memaksa menggerakkan, itu tidak betul," kata Gus Ipul.

"Rais aam hanya memberikan arahan yang harus dipahami dengan cabang dan wilayah. Kalau ada (pengurus) cabang yang salah paham berarti memang cabang/wilayahnya sudah punya kepentingan, tidak bisa objektif lagi," ujarnya lagi.

Baca juga: PBNU Benarkan Temui Pengurus Se-Jawa Timur, Beri Arahan soal Pilpres 2024

Namun demikian, dia membenarkan bahwa pertemuan dengan para pengurus di Surabaya membahas soal arahan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tetapi tak secara eksplisit mengarahkan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu.

Gus Ipul menyebut bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa hanya menjadi seperti event organizer yang memberikan panggung kepada orang lain lalu hanya menjadi penonton.

"Kita tidak mau warga NU habis mendukung terus dikecewakan. Kan boleh dong ngasih arahan? Lebih baik kita bikin kamar sendiri-sendiri lalu kerja sama, daripada kita satu rumah habis itu berantem terus," kata Gus Ipul.

"Boleh dong kita melindungi warga kita supaya tidak salah pilih--menurut pimpinan NU hari ini--supaya kita enggak kecewa. Membawa maslahat, ya mudah-mudahan alhamdulilah. Kita santai-santai aja, mau (pilih calon nomor urut) 1, 2, atau 3, tapi NU (sikapnya) 'ini'. Kalau setuju ikuti, tidak setuju tinggali," ujarnya lagi.

Baca juga: PBNU Akan Rilis Daftar Pengurus Cuti karena Gabung Timses pada 21 Januari 2024

Ditanya apa dimaksud dengan sikap 'ini', Gus Ipul mengatakan, NU bersikap bahwa pertama, calon tersebut harus memastikan Indonesia bersatu dan tidak mengganggu kerukunan.

"(Bahwa kemudian ditafsirkan) ini berarti tidak nomor 1, ya silakan ditafsirkan sendiri. Oh ini berarti ke nomor 3, ya sudah serahkan saja. Oh ternyata tidak 1, tidak 3, ya silakan saja. Tapi kan kriterianya sudah ditentukan," katanya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com