Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Prabowo Unggul di Survei Indikator, TPN Ganjar: Setelah Debat Nanti Turun

Kompas.com - 19/01/2024, 14:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menilai bahwa elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, bakal turun jika survei dilakukan selepas debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (7/1/2024) lalu.

Hal ini disampaikan Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 yang menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran berada di posisi teratas. Survei itu dilakukan sehari sebelum debat ketiga dilaksanakan.

"Ini pun menunjukkan stagnasi dari elektabilitas paslon 2 di mana kami yakini setelah debat capres tentunya menurun dari angka yg di-publish sekarang bila survei ini memang benar adanya," kata Chico kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Bersaing dengan Prabowo di Survei Litbang Kompas, Pengamat: Peluang Ganjar Menang Mengecil

Chico pun tak ambil pusing dengan hasil survei itu karena menurutnya tidak ada hasil survei yang absolut dan hanya prediktif.

Ia mencontohkan, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pernah disebut memenangkan Pilpres 2014 oleh sejumlah lembaga survei tapi akhirnya dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Begitu juga Anies Baswedan ketika pilkada DKI selalu berada di urutan ketiga, di ujung dia memenangkan kontestasi tersebut," kata Chico.

Ia menuturkan, hasil survei Indikator serta lembaga lainnya akan menjadi catatan bagi TPN Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Adu Gagasan Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Berantas Korupsi: Penguatan KPK hingga Revisi UU

Namun, TPN juga berpegang pada survei yang digelar oleh internal, focus group discussion di berbagai daerah, serta sentimen di media sosial dalam menentukan elektabilitas dan popularitas

Chico mengeklaim bahwa hasil survei ini tidak akan mengubah strategi yang digunakan oleh TPN untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud.

"Kita akan tetap terus turun canvassing, door to door, menggelar acara-acara kampanye dan mendayakan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud untuk turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan visi dan gagasan," kata dia.

Hasil survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 menunjukkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memiliki elektabilitas tertinggi.

Baca juga: Tanggapi Survei Indikator, TPN Ganjar Singgung Anies Menang Pilkada meski Elektabilitas Terbawah

Menurut hasil survei, elektabilitas Prabowo-Gibran berada di angka 45,79 persen, unggul siginifikan dibandingkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (25,47 persen) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (22,96 persen).

Sementara, ada 5,78 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab saat ditanyakan soal kandidat yang bakal mereka pilih.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanunddin Muhtadi mengatakan, hasil survei ini menandakan bahwa Pilpres 2024 belum tentu bakal berlangsung satu atau dua putaran.

"Satu putaran belum tentu, dua putaran juga belum tentu," kata Burhanuddin, Kamis (18/1/2024), dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia.

Burhanuddin mengatakan, Pilpres 2024 dapat berlanjut ke putaran kedua apabila elektabilitas Prabowo-Gibran stagnan tidak menembus angka 50 persen.

Baca juga: Pungut Telur di Kandang Peternak Magetan, Ganjar Nostalgia Masa Lalu

Ia mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran berpeluang besar melaju ke putaran kedua, tetapi pesaing pasangan tersebut di putaran kedua belum dapat diprediksi.

"Karena paslon 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama meksipun secara absolut Anies Baswedan lebih besar peluangnya untuk masuk putaran kedua mendampingi Pak Prabowo," kata Buhranuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com