Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo-Gibran Teratas tapi Stagnan, Anies-Muhaimin Naik, Ganjar-Mahfud Turun

Kompas.com - 19/01/2024, 09:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 menunjukkan, tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden mempunyai tren elektabilitas yang berbeda-beda.

Meski berada di posisi paling atas dengan angka 45,79 persen, elektabilitas paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, tercatat stagnan.

"Dibandingkan survei tatap muka bulan lalu, terjadi stagnasi buat elektabiitas paslon 02, perolehannya sekitar 45,8 persen, artinya stagnan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Kamis (18/1/2024).

Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tembus 50 Persen di 2 Survei, Apa Sebabnya?

Bila dilihat lebih jauh, survei Indikator pada 27 Oktober-1 November 2023 mencatat elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 39,7 persen.

Elektabilitas pasangan itu naik menjadi 45,8 persen pada 23 November-1 Desember 2023, tetapi stagnan pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 di angka 45,79 persen.

"Apakah stagnasi buat paslon 02 ini berlanjut sampai bulan depan? Kalau iya, berarti kemungkinan 2 putaran terbuka," kata Burhanuddin.

Sementara itu, elektabilitas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat naik dari 22,8 persen pada 23 November 2023-1 Desember 2023 menajdi 25,47 persen pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024.

Baca juga: Survei Indikator: Anies-Muhaimin 25,47 Persen, Prabowo-Gibran 45,79 Persen, Ganjar-Mahfud 22,96 Persen

"Ada dinamika positif buat anies baswedan, naik dari 22,8 ke 25,5 persen kalau saya bulatkan. sementara tren negatif buat paslon 03 masih berlanjut," kata Burhanuddin.

Survei menunjukkan bahwa elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud terus turun dari 30,0 persen pada 27 Oktober-1 November 2023 menjadi 25,6 persen pada 23 November-1 Desember 2023, dan 22,96 persen pada 30 Desember-6 Januari 2024.

Adapun jumlah responden yang tidak tahu atau tidak menjawab juga stagnan berada di angka 5,78 persen.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 4.560 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling.

Baca juga: KPU: Etik dan Metodologi Lembaga Survei Ranah Asosiasi

Survei dilaksanakan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 atau satu hari sebelum debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada 7 Januari 2024.

Sebanyak 4.560 responden itu terdiri dari 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional serta ada oversample di 13 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Dengan asumsi metode stratified random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com