Ingin Naikkan Gaji Pejabat buat Cegah Korupsi, Prabowo: Negara Kita Kaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku ingin melakukan pemberantasan korupsi secara sistemik dan realistis jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya.

Pendekatan sistemik dan realistis itu, misalnya, dengan memperbaiki kualitas hidup penyelenggara negara yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar.

Gagasan ini Prabowo sampaikan dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

“Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” kata Prabowo di Gedung KPK, Jakarta.

Prabowo mencontohkan hakim di sejumlah negara maju seperti Amerika dan Inggris. Di negara-negara tersebut, kata dia, hakim dijamin kesejahteraannya selama hidup, bahkan hingga meninggal dunia.

Baca juga: Gagasan Prabowo Perangi Korupsi: Naikkan Gaji Pejabat dan Sanksi yang Tak Patuh LHKPN

Di negara maju pula, Ketua Mahkamah Agung menjadi pejabat negara yang gajinya paling tinggi dan rumah dinasnya lebih besar dari menteri.

“Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” ujar Prabowo.

Prabowo mengaku heran, di Indonesia, gaji direksi perusahaan swasta dan BUMN jauh lebih besar ketimbang Panglima TNI, menteri, dan direktur jenderal (dirjen) pemerintahan yang memegang anggaran negara triliunan rupiah.

Padahal, menurutnya, jika gaji penyelenggara negara ditingkatkan dan kualitas hidupnya diperbaiki, angka korupsi dapat ditekan.

Oleh karenanya, jika memenangkan Pemilu Presiden 2024, Prabowo berjanji menaikkan gaji para pejabat penyelenggara negara. Prabowo yakin, negara punya cukup anggaran untuk merealisasikan gagasan ini.

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin,” katanya.

Prabowo juga mengaku ingin menaikkan pangkat pejabat kementerian, khususnya yang bertanggung jawab mengendalikan anggaran dan kontrak-kontrak besar.

Menteri Pertahanan tersebut mencontohkan, di kementerian yang ia pimpin, ada pejabat yang sehari-harinya menangani kontrak dan dana triliunan rupiah, pangkatnya sama dengan pejabat yang tanggung jawab kerjanya tak sebesar itu.

Baca juga: Prabowo Usul Pejabat Kemenhan yang Kelola Dana Besar Dapat Pangkat Bintang 3

Prabowo mengaku telah mengajukan kenaikan pangkat untuk pejabat yang menangani anggaran besar tersebut sejak 3 tahun lalu. Namun, hingga saat ini belum terealisasi.

“Mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan, saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang tiga. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya, masih belum tembus,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, korupsi merupakan tindakan yang merusak bangsa dan bisa menggagalkan upaya Indonesia menjadi negara maju. Harus ada keinginan politik atau political will dari pemimpin untuk memberantas korupsi.

“Paling inti adalah pendekatan sistemnya kita perbaiki. Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak segera, sekerasnya yang menyimpang dari ketentuan kita,” tandas Prabowo.