Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Janji Giatkan Pendidikan Antikorupsi buat Cegah Bibit Koruptor

Kompas.com - 18/01/2024, 14:58 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, dia berkomitmen buat menanamkan nilai-nilai antikorupsi dari aspek pendidikan guna mencegah bibit koruptor di masa mendatang.

"Di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor. Bila dikerjakan dalam jangka panjang, kita akan bisa mencegah potensi itu," kata Anies dalam pidatonya di acara Paku Integritas KPK, Rabu (17/1/2024) malam.

Anies menyampaikan, dia sudah menerapkan komitmen antikorupsi sejak masih di bangku kuliah. Saat itu dia menyampaikan sudah memimpin aksi unjuk rasa di mana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela.

Baca juga: Daftar Provinsi dan Lokasi Kampanye Akbar Anies-Muhaimin mulai 21 Januari

Selain itu, dia juga menerapkan nilai-nilai antikorupsi ketika berkarier menjadi akademisi.

Anies mengatakan, ketika menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, dia mewajibkan semua mahasiswa mengambil mata kuliah antikorupsi yang dirancang bersama KPK.

"Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan di dunia yang menjadikan mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah wajib," ujar Anies.

Baca juga: Anies: Kalau Mau Cegah Stunting, Kasih Makan Siang Ibu Hamil, Bukan Anak yang Sudah Besar


Anies juga menjanjikan mengembalikan standar etika yang tinggi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan ke KPK," ucap Anies.

Menurut Anies, hal itu akan dia lakukan sebagai salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Baca juga: Anies Kampanye di Jakarta Hari Ini, Dialog Bersama Nakes dan Aktivis Perempuan

"Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi," ucap Anies.

Anies juga menyatakan bakal memperbaiki proses rekrutmen di pimpinan sampai staf KPK jika terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Rekrutmen di KPK diperbaiki sama-sama. Baik di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Sehingga bukan sekadar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat memberantas korupsi," ujar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com