Total 83 Lembaga Survei Daftar ke KPU untuk Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut bahwa pendaftaran lembaga survei untuk Pemilu 2024 sudah ditutup sejak Senin (15/1/2024) atau 30 hari sebelum pemungutan suara.

"Per 15 Januari pukul 23.59, informasi yang saya dapatkan dari Biro Parhumas (Partisipasi Masyarakat dan Humas), tercatat ada 83 lembaga survei yang mendaftar," ujar Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, Kamis (18/1/2024).

"(Sebanyak) 70 lembaga posisinya sudah proses penerbitan sertifikat terdaftar," kata dia.

Baca juga: Daftar Terbaru 62 Lembaga Survei Anggota Persepi 2023-2024

KPU, lanjutnya, melakukan verifikasi terkait berbagai syarat administrasi, seperti status badan hukum, pernyataan bukan bagian dari pemenangan salah satu peserta pemilu, serta status mereka dalam asosiasi lembaga survei.

Selain harus lengkap, dokumen-dokumen yang dilampirkan ke KPU untuk mendaftar juga harus ditunjukkan bukti aslinya.

"Kita juga buka ruang ada perguruan tinggi yang sebenarnya bukan lembaga survei, tapi diberikan semacam syarat tambahan bahwa mereka pernah ber-MoU dengan KPU. Atau stasiun TV, kan ada juga tuh lembaga pemberitaan yang juga punya lembaga survei," jelas Mellaz.

Baca juga: Survei “Litbang Kompas”: Mayoritas Responden Tetap pada Pilihannya Usai Saksikan Debat Capres

Lantaran belum seluruhnya 83 lembaga survei ini diberikan sertifikat terdaftar, jumlah ini bisa berkurang, seandainya terdapat lembaga survei yang tidak memenuhi kriteria dari hasil verifikasi KPU.

Ditanya soal cara KPU menjamin reliabilitas metodologi penelitian setiap lembaga survei yang terdaftar, Mellaz menjawab bahwa hal itu merupakan wewenang asosiasi lembaga survei.

Itu sebabnya, untuk mendaftar ke KPU, lembaga-lembaga survei itu harus menyertakan surat keterangan terdaftar di asosiasi lembaga survei.

Baca juga: KPU Umumkan 63 Lembaga Survei Terdaftar untuk Pemilu 2024

Menurutnya, paradigma ini merupakan hasil dari aspirasi sejumlah lembaga survei dan asosiasi ketika menyusun rancangan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat.

"Kalau kita mendaftar sesuatu, kita menulis pernyataan. Tapi kalau etik dan segala macam, asosiasi, itu akan menjadi peran dari asosiasi," ujar Mellaz.

"Soal etik dan soal metodologi, KPU tidak punya kompetensi ke sana. Itulah gunanya dari asosiasi lembaga survei, dan kita terbantu. Soal lain, publik biar menilai," tutupnya.