Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Sindir Standar Etika KPK di Hadapan Pimpinannya...

Kompas.com - 18/01/2024, 09:34 WIB
Irfan Kamil,
Adhyasta Dirgantara,
Syakirun Ni'am,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir standar etika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sindiran tersebut disampaikan Anies langsung di hadapan pimpinan KPK yang hadir dalam acara "Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas" yang dihelat KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

Adapun pimpinan KPK yang hadir dalam acara tersebut meliputi Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango serta tiga Wakil Ketua KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak.

Awalnya, Anies menyampaikan komitmennya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga KPK apabila dirinya dan Muhaimin Iskandar memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Protes Iklan Videotron Diturunkan, Timnas Anies Bandingkan dengan Spanduk yang Mengganggu

Ia juga berkomitmen untuk mengembalikan KPK menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan dan kemampuan memberantas korupsi.

"Kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh pelanggaran korupsi," kata Anies.

Anies menyadari bahwa untuk mengembalikan nama besar KPK tak mudah. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Misteri Lenyapnya Videotron Kampanye Anies di Bekasi

Mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa revisi UU KPK merupakan salah satu langkah supaya KPK dapat kembali berwibawa seperti dulu.

"Kami ingin agar revisi ini bisa mengembalikan KPK pada posisi yang kuat," tegas dia.

Selanjutnya, Anies pun menyindir standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Dalam ingatannya, KPK yang dulu mempunyai standar etika yang tinggi.

Hal ini terbukti ketika aparatur KPK dapat menjaga integritasnya dengan enggan ikut makan atau mengikuti kegiatan yang bukan didanai oleh KPK itu sendiri.

"Kita ingat KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK," ujar Anies.

Dengan demikian, Anies melanjutkan, perbaikan tidak hanya menyasar pada aturannya semata, tetapi juga pada aspek aparatur di tubuh KPK, baik itu pimpinan maupun stafnya dengan harapan semuanya dapat memegang teguh kode etik KPK.

Selain itu, Anies juga ingin memperbaiki rekrutmen baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat pegawai.

Anies tak ingin rekrutmen khusus staf hanya sebagai ajang mendapatkan pekerjaan semata, tetapi juga ikut andil dalam memberantas korupsi.

"Seperti yang tadi disampaikan yang diusulkan presiden tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf yang bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com