Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Iklan Videotron Diturunkan, Timnas Anies Bandingkan dengan Spanduk yang Mengganggu

Kompas.com - 18/01/2024, 09:23 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin, Billy David, mempertanyakan tindakan penurunan iklan kampanye calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan di videotron kawasan Bekasi dan Jakarta.

Ia mengatakan, tak seharusnya materi kampanye yang sesuai tempat dan tidak mengganggu estetika ruang publik diturunkan.

Sedangkan alat peraga kampanye yang berserakan dan menjadi sampah visual di ruang publik justru tak pernah ada yang menurunkan.

Baca juga: Usut Penghentian Videotron Anies, Bawaslu Kota Bekasi Bakal Bentuk Tim Penelusuran

"Kita melihat begitu banyak di jalan protokol sangat terganggu, apalagi sampai ke ruang terbuka hijau, terus pohon juga ditempeli (alat peraga kampanye) kan sudah melanggar ketentuan," ujar Billy saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (17/1/2024).

"Kalau APK yang melanggar dibiarkan, kenapa videotron yang sesuai ketentuan justru tidak dibiarkan?" sambung dia.

Billy juga menyinggung keunggulan videotron sebagai upaya alat peraga kampanye yang ramah terhadap lingkungan.

Ia mengatakan, produksi alat peraga kampanye yang dicetak memiliki konsekuensi emisi karbon yang cukup tinggi.

Baca juga: Videotron Anies Diturunkan, Bawaslu Bakal Minta Keterangan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi

Dengan pemasangan iklan di videotron, Billy menyebut sebagai bentuk mengurangi produksi emisi karbon dan mengurangi sampah material alat peraga kampanye yang sekarang semakin masif.

"Karena kan videotron enggak jadi sampah visual, tempatnya juga sudah ditentukan, jumlahnya juga tidak sebanyak APK yang diprint," kata Billy.

Sebab itu, Timnas Anies-Muhaimin meminta ketegasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas penurunan iklan videotron itu.

Baca juga: Nasdem Tak Ragu Ambil Langkah Hukum jika Ada Kecurangan Terkait Videotron Anies di Bekasi

"Saya rasa perlu ketegasan lagi dari Bawaslu untuk mengusut," tandasnya.

Adapun Bawaslu sendiri akan meminta keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi terkait peristiwa penurunan iklan videotron kampanye Anies.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, mereka juga akan memanggil pengelola videotron terkait insiden itu.

"Kalau Pemda Bekasi kan itu Pemda sendiri, kalau DKI beda juga. Nanti dilihat apakah perizinannya, pihak ketiganya, bukan hanya Pemda lho," kata Rahmat di Kantor KPU, Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Misteri Lenyapnya Videotron Kampanye Anies di Bekasi

Kabar mengenai penghentian tayangan kampanye Anies melalui videotron di Bekasi dan Jakarta disampaikan melalui akun X @aniesbubble dan @olpproject. Iklan kampanye melalui videotron itu dipublikasikan mulai Senin (15/1/2024).

Halaman:


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com