Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Tak Mau KPK Diisi Orang-orang yang Sekadar Cari Pekerjaan

Kompas.com - 18/01/2024, 06:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menginginkan agar pegawai yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diisi oleh orang-orang yang sadar  memiliki tugas untuk memberantas korupsi.

Anies menyebutkan, KPK harus menerima orang yang sadar akan pemberantasan korupsi, bukan yang sekadar sedang mencari pekerjaan.

Hal tersebut Anies sampaikan usai menghadiri acara Paku Integritas di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.

Baca juga: Jokowi Kaget Rasio Lulusan S2 dan S3 Rendah, Anies dan Ganjar Buka Suara...

"Pegawai KPK itu orang-orang yang secara sadar masuk ke badan ini bukan karena mencari pekerjaan, tapi karena dia tahu dia punya tugas memberantas korupsi," ujar Anies.

Anies menjelaskan, pegawai yang bergabung ke KPK karena sekadar mencari pekerjaan dan sadar akan pemberantasan korupsi memiliki mental yang berbeda.

Dia pun mendorong adanya perubahan dalam proses rekrutmen di KPK.


Anies turut meminta KPK harus tetap menjadi badan yang independen, sehingga tidak bisa diintervensi ketika sedang menangani kasus korupsi.

"Supaya KPK bisa menangani kasus-kasus besar sekali pun tanpa ada intervensi politik. Dan KPK bisa menjalankan tugasnya dengan menggunakan kode etik yang ada di dalam KPK," tuturnya.

Sementara itu, Anies menyebut membangun kultur di KPK menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar.

Pasalnya, kata dia, di masa lalu, KPK pernah memiliki standar etika yang sangat tinggi.

Baca juga: Momen Anies, Prabowo, dan Ganjar Guyub Saat Turun dari Panggung Acara KPK

"Pimpinan KPK-nya orang-orang yang dihormati karena berintegritas. Jadi, dari atasnya sudah dihormati, sehingga adanya kode etik yang tinggi, standar etikanya tinggi, dilaksanakannya mudah, karena puncaknya dan pimpinan-pimpinannya pegang kode etik itu," jelas Anies.

"Tapi kalau puncaknya tidak, ya turun ke bawah makin rendah makin rendah. Makanya saya sampaikan, rekrutmennya orang-orang berintegritas, rekam jejak yang bersih, tentu punya kompetensi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com