Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat soal Pupuk ke Ganjar, Petani Bawang Merah: Diisukan Pak Ganjar yang Bikin Mahal

Kompas.com - 10/01/2024, 23:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BREBES, KOMPAS.com- Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerima keluhan soal pupuk dari petani bawang merah saat berkunjung ke Desa Kertabesuki, Brebes, Rabu (10/1/2024) sore.

Seorang petani yang curhat ke Ganjar menyebut bahwa ada isu yang menjadikan Ganjar sebagai kambing hitam atas mahalnya harga pupuk.

"(Pupuk) program dari pusat, tapi di sini isunya kan dari lawan politik, diisukan Pak Ganjar yang bikin pupuk mahal," kata petani itu saat berdialog dengan Ganjar.

Ganjar memberikan respons santai mendengar cerita petani itu. Ia mengaku sudah biasa mendapatkan fitnah, termasuk saat memperebutkan kursi Gubernur Jawa Tengah.

"Biasa, enggak apa-apa, dulu waktu pemilihan gubernur kan begitu. Makanya di Brebes dulu saya kalah dulu, tapi kan akhirnya yang menang saya," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar Menginap di Rumah Guru Honorer di Tegal, Disambut dan Dijamu Warga

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun menjelaskan bahwa tingginya harga pupuk disebabkan berkurangnya subsidi dari pemerintah pusat.

Ganjar mengatakan, masalah tersebut turut juga ditemui saat berkunjung ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

"Maka kemarin ketika saya teriak keras sekali setelah saya ketemu petani terus, nah kemarin saya mendengarkan nanti (subsidi pupuk) akan ditambah kira-kira Rp 14 triliun, tapi nanti," kata Ganjar.

Politikus PDI-P ini mengakui bahwa pupuk akan terus sulit didapat apabila subsidinya tidak diperbesar oleh pemerintah, apalagi bila ditambah dengan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, Ganjar menjanjikan agar pendataan terkait subsidi pupuk nantinya akan merujuk pada data yang terdapat di kartu tanda pendudik (KTP).

"Harus ada identitasnya, nah nanti identitasnya ganti saja dengan cukup KTP. Nanti di setiap KTP itu dari nomornya sudah ketahuan, oh ini petani yang memang dia lahannya di bawah dua hektar maka dia berhak mendapatkan pupuk," ujar Ganjar.

Baca juga: Kampanye di Brebes, Ganjar Dengar Curhat Petani Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com