Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentari Debat Pilpres, Jokowi Dinilai Posisikan Diri Pro Prabowo

Kompas.com - 10/01/2024, 05:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah meneguhkan posisinya sebagai pendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, setelah menilai debat ketiga Pilpres 2024 pada akhir pekan lalu terlampau menyerang pribadi.

"Posisi Pak Jokowi yang melihat itu sebagai serangan personal itu adalah posisi yang diambil sebagian besar mereka yang menjadi pendukung Pak Prabowo, yang memang lebih melihat dari sisi itu sebagai suatu serangan personal, serangan yang tidak diduga, sehingga membuat Pak Prabowo terlihat keteteran," kata peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Prof. Firman Noor, dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

Menurut Firman, respons Jokowi terkait debat ketiga Pilpres 2024 seolah memperlihatkan keberpihakannya dalam kontestasi politik itu.

Padahal, kata Firman, para kandidat lain menyoroti kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam debat.

Baca juga: PKB Anggap Jokowi Panik karena Dukungan Publik pada Anies-Muhaimin Menguat

Soal pernyataan Jokowi yang menganggap debat ketiga menyerang personal, Firman tidak sepakat dengan hal itu.

"Kalau dia ditanyakan atau dipancing idenya terkait dengan posisi jabatannya, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan, saya kira itu tidak bisa dianggap sebagi suatu serangan personal," ucap Firman.

"Kalau kemudian diserang hal-hal lain yang tidak terkait dengan tema debat, diserang mengenai kepribadian dia, atau hal-hal yang tidak prinsipil, itu saya kira bukan berdasarkan parameter yang jelas dan cenderung bersifat personal," sambung Firman.

Baca juga: Komentar Jokowi soal Debat Capres Dinilai Tidak Tepat dan Kurang Etis


Firman menilai, pertanyaan yang dilontarkan dalam debat oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada Prabowo masih dalam lingkup tema debat dan sejalan dengan jabatan Menteri Pertahanan yang diemban Prabowo.

"Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies itu dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya kira itu tidak terkait masalah personal. Saya kira memang ada ketidaksiapan untuk bisa menjawab pertanyaan itu secara policies (kebijakan)," sambung Firman.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengomentari pelaksanaan debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dilaksanakan pada Minggu (7/1/2024) malam kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden (capres).

Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut.

Baca juga: PKB Undang Jokowi ke Desak Anies, Singgung Calon Pemimpin Jangan Baper

"Yang pertama, saya memang melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal (itu soal) kebijakan. Asal policy. Asal visi ya enggak apa-apa," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

"Tapi, kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," katanya lagi.

Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi.

"Ada rambu-rambu sehingga hidup, saling menyerang enggak apa-apa tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang," ujar Jokowi.

Baca juga: Ini Kata Ganjar dan Anies soal Jokowi Minta Debat Pilpres Tak Menyerang Personal

"Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak perlu. Enggak, enggak baik, tidak mengedukasi," ucapnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com