Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma’ruf Amin Mengaku Netral, Tak Akan "Endorse" Capres-Cawapres Pemilu 2024

Kompas.com - 28/12/2023, 16:22 WIB
Irfan Kamil,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengaku tak akan menunjukkan keberpihakannya ke pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu pada Pemilu 2024. Ma’ruf memastikan, ia tidak akan memberikan endorsement ke salah satu capres-cawapres.

“Saya harus bersikap netral dalam arti pernyataan ke publik. Bahwa saya ada pilihan, ya pasti, nanti di situ saja,” kata Ma’ruf dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Kamis (28/12/2023).

Ma’ruf bilang, capres-cawapres pilihannya hanya diketahui oleh dirinya ketika kelak mencoblos surat suara pada hari H pemilihan, 14 Februari 2023.

Katanya, pilihan politik merupakan persoalan hati dan urusan personal, sehingga ia tidak ingin mengumbarnya ke publik.

“Itu persoalan hati dan personal, karena itu saya hanya tuangkan di bilik (suara). Untuk di publik, saya bersikap netral saja,” ujarnya.

Baca juga: Habib Luthfi, Boy Rafli, dan Anak Maruf Amin Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Namun, Ma’ruf berpesan supaya masyarakat memilih calon pemimpin yang baik. Ma’ruf tak memerinci kriteria pemimpin baik menurutnya.

Ia hanya berpesan kepada pemilih untuk membandingkan antara satu pasangan capres-cawapres dengan capres-cawapres lainnya dalam berbagai aspek.

“Yang terbaik saya kira ukurannya umum saja, ya dibandingkan, harus dibandingkan, nanti mana yang terbaik. Tentu saya tidak akan masuk ke situ, nanti kehilangan netralitas,” ucap Ma’ruf.

Lebih lanjut, Ma’ruf mengaku memberikan kebebasan untuk anggota keluarganya menentukan pilihan politik masing-masing. Ma’ruf hanya berharap, keluarganya memilih capres-cawapres terbaik.

“Mereka kan sudah punya ukuran. Harus yang terbaik, gitu aja,” tuturnya.

Adapun Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diramaikan oleh tiga pasangan capres-cawapres.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 1. Keduanya didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Lalu, capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyanding nomor urut 3. Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Jokowi-Maruf 73,5 Persen

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com