Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Jokowi-Ma'ruf 73,5 Persen

Kompas.com - 13/12/2023, 07:03 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas memperlihatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tinggi.

Berdasarkan survei Kompas pada Desember 2023, 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Memasuki tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan terbilang tinggi," tulis Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo di Harian Kompas, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Apresiasi Survei Litbang Kompas, PDI-P: Ganjar-Mahfud secara Ideologis Penerus Jokowi

Dari jejak pendapat ini, ada 26,5 persen responden yang menyatakan tidak puas. Namun, tingkat kepuasan ini sedikit turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya.

Andreas mengungkapkan, ada 74,3 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2023.

"Tingginya kepuasan publik lebih banyak diungkapkan mereka yang tinggal di perdesaan, berlatar pendidikan rendah, serta dari kalangan kelas sosial menengah-bawah dan bawah," ujar dia.

Dari sisi umur, mereka yang berusia 26-33 tahun atau generasi Y, usia di atas 42 tahun atau generasi X, dan generasi yang lebih tua (baby boomers) juga banyak menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Namun, dari sisi latar belakang pilihan politik, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah lebih banyak disuarakan oleh pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PSI Naik Jadi 2,6 Persen, Tertinggi di Antara Parpol Non-parlemen

Adapun survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 November sampai dengan 4 Desember 2023 dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.


Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com