Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis, Cukup sampai 6 Bulan

Kompas.com - 26/12/2023, 17:46 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan, stok vaksin Covid-19 yang dimiliki pemerintah cukup hingga enam bulan mendatang. Sedikitnya, saat ini pemerintah masih menyimpan sekitar 2 juta dosis vaksin.

“Vaksin kita masih ada sekitar 2 juta lebih,” kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan RI, dikutip Selasa (26/12/2023).

“Saya rasa masih cukup sampai minimal enam bulan ke depan untuk vaksin yang kita beli tahun ini,” tuturnya.

Menurut Budi, stok vaksin yang dimiliki pemerintah saat ini merupakan buatan negeri, yakni Indovac dan Inavac.

Budi mengaku paham bahwa situasi endemi Covid-19 menurunkan keinginan masyarakat untuk vaksinasi. Namun, ia berharap masyarakat paham akan pentingnya vaksin.

Baca juga: Kemenkes Konfirmasi 2 Orang Terinfeksi Covid-19 Meninggal, Salah Satunya Varian JN.1

“Mungkin yang sekarang vaksinnya masih ada, dicari aja di Puskesmas-Puskesmas untuk bisa mendapatkan vaksin tambahan. Setidaknya itu kan bisa mengurangi keparahan kalau nanti kita terkena dan mempercepat kesembuhan,” ujarnya.

Budi pun mengingatkan bahwa belakangan kasus Covid-19 kembali mengalami kenaikan.
Mengutip data terbaru Kemenkes, ada 453 kasus harian dan 2.761 kasus aktif Covid-19.

Namun, dia menyebut, jumlah kasus aktif ini masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Level satu pandemi menurut WHO yakni 56.000 kasus aktif per minggu.

Budi juga menyebut, tingkat keparahan pasien Covid-19 minim, terbukti dari rendahnya bed occupancy rate (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit akibat kasus Covid-19.

Menurut data terbaru Kemenkes, ada 9 kasus kematian akibat Covid-19, yang seluruhnya merupakan pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti serangan jantung atau stroke.

“Jadi saya rasa sih masih dalam kondisi yang tidak terlalu mengkhawatirkan,” kata Budi.

Budi menerangkan, kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia disebabkan karena masuknya subvarian baru virus corona bernama JN.1.

Kemenkes melakukan penelusuran terhadap 77 sampel kasus Covid-19 pada minggu kedua bulan Desember 2023. Hasilnya, dari 77 sampel, ada 43 persen kasus subvarian JN.1.

Kemudian, ada 16 persen subvarian XBB 1.16, kemudian sebanyak 12 persen lainnya merupakan kasus Covid-19 subvarian XBB 1.9.1.

Baca juga: Menkes Prediksi Puncak Kenaikan Kasus Covid-19 Terjadi pada Januari 2024

“Jadi JN.1, XBB adalah subvarian dari Omicron. Kalau Sars Cov 2 itu kakeknya, Omicron itu ayahnya, nah ini kira-kira anaknya,” terang Budi.

Kemenkes memprediksi, kenaikan kasus Covid-19 ini masih akan terjadi hingga Januari 2024 mendatang.

Kendati peningkatan kasus tak terlalu tinggi, Budi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, apalagi selama masa libur Natal dan tahun baru. Jika berada di keramaian atau transportasi umum, masyarakat yang sakit diimbau memakai masker.

“Kita tidak akan mengatur masyarakat harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu, kita kembalikan ke masyarakat sekarang karena sudah pandemi. Jadi kita lebih memberdayakan masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka dan keluarga,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com