Salin Artikel

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis, Cukup sampai 6 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan, stok vaksin Covid-19 yang dimiliki pemerintah cukup hingga enam bulan mendatang. Sedikitnya, saat ini pemerintah masih menyimpan sekitar 2 juta dosis vaksin.

“Vaksin kita masih ada sekitar 2 juta lebih,” kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan RI, dikutip Selasa (26/12/2023).

“Saya rasa masih cukup sampai minimal enam bulan ke depan untuk vaksin yang kita beli tahun ini,” tuturnya.

Menurut Budi, stok vaksin yang dimiliki pemerintah saat ini merupakan buatan negeri, yakni Indovac dan Inavac.

Budi mengaku paham bahwa situasi endemi Covid-19 menurunkan keinginan masyarakat untuk vaksinasi. Namun, ia berharap masyarakat paham akan pentingnya vaksin.

“Mungkin yang sekarang vaksinnya masih ada, dicari aja di Puskesmas-Puskesmas untuk bisa mendapatkan vaksin tambahan. Setidaknya itu kan bisa mengurangi keparahan kalau nanti kita terkena dan mempercepat kesembuhan,” ujarnya.

Budi pun mengingatkan bahwa belakangan kasus Covid-19 kembali mengalami kenaikan.
Mengutip data terbaru Kemenkes, ada 453 kasus harian dan 2.761 kasus aktif Covid-19.

Namun, dia menyebut, jumlah kasus aktif ini masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Level satu pandemi menurut WHO yakni 56.000 kasus aktif per minggu.

Budi juga menyebut, tingkat keparahan pasien Covid-19 minim, terbukti dari rendahnya bed occupancy rate (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit akibat kasus Covid-19.

“Jadi saya rasa sih masih dalam kondisi yang tidak terlalu mengkhawatirkan,” kata Budi.

Budi menerangkan, kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia disebabkan karena masuknya subvarian baru virus corona bernama JN.1.

Kemenkes melakukan penelusuran terhadap 77 sampel kasus Covid-19 pada minggu kedua bulan Desember 2023. Hasilnya, dari 77 sampel, ada 43 persen kasus subvarian JN.1.

Kemudian, ada 16 persen subvarian XBB 1.16, kemudian sebanyak 12 persen lainnya merupakan kasus Covid-19 subvarian XBB 1.9.1.

“Jadi JN.1, XBB adalah subvarian dari Omicron. Kalau Sars Cov 2 itu kakeknya, Omicron itu ayahnya, nah ini kira-kira anaknya,” terang Budi.

Kemenkes memprediksi, kenaikan kasus Covid-19 ini masih akan terjadi hingga Januari 2024 mendatang.

Kendati peningkatan kasus tak terlalu tinggi, Budi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, apalagi selama masa libur Natal dan tahun baru. Jika berada di keramaian atau transportasi umum, masyarakat yang sakit diimbau memakai masker.

“Kita tidak akan mengatur masyarakat harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu, kita kembalikan ke masyarakat sekarang karena sudah pandemi. Jadi kita lebih memberdayakan masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka dan keluarga,” tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/26/17460721/menkes-sebut-stok-vaksin-covid-19-capai-2-juta-dosis-cukup-sampai-6-bulan

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke