Sekjen PDI-P: Pemilu untuk Cegah agar yang Punya Rekam Jejak Penculikan Tak Berkuasa

PACITAN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, Pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk mencegah calon presiden yang memiliki riwayat kasus dugaan penculikan berkuasa.

Hasto mengatakan, capres dengan rekam jejak dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak bisa memimpin Indonesia.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Tak Pasang Ribuan Baliho, Hasto: Kader PDI-P Turun Gunung Jelaskan KTP Sakti

Karena itu, Hasto meminta kader PDI-P melakukan upaya yang terbaik guna memenangkan pasangan capres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pesan itu Hasto sampaikan di depan ratusan kader dan simpatisan PDI-P Jawa Timur dalam peresmian kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Pacitan.

"Pemilu ini untuk mencegah agar mereka yang punya rekam jejak masa lalu dengan melakukan penculikan, tangannya berdarah tidak bisa memimpin Indonesia karena Indonesia adalah negeri spiritual," kata Hasto, Rabu (20/12/2023).

"Pemilu ini untuk mencegah yang buruk berkuasa," tutur Hasto.

Masyarakat, kata Hasto, akan menilai apakah orang dengan riwayat dugaan pelanggaran HAM itu pantas memimpin.

Baca juga: Soal Jokowi Pakai Dasi Kuning, Sekjen PDI-P: Nyaman Kan Urusan Hati

Hasto lantas mengungkit momen ketika Ganjar Pranowo menanyakan kepada capres nomor urut dua, Prabowo Subianto soal makam para aktivis yang diculik pada medio 1997-1998.

Saat itu, menurut dia, Prabowo tidak menjawab pertanyaan Ganjar dengan jelas.

"Ketika Pak Ganjar bertanya, dia tidak berani menjawab secara ksatria. Jadi pemimpin itu harus bersikap ksatria," tutur Hasto.

Kompas.com telah menghubungi Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak untuk meminta tanggapannya terkait hal ini. Namun, hingga berita ini ditulis Dahnil belum merespons.