Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta KPU Atur Detail soal Kehadiran Ajudan Capres-Cawapres

Kompas.com - 19/12/2023, 16:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima mengatakan bahwa partainya menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengkaji dugaan pelanggaran netralitas oleh ajudan pribadi capres nomor urut dua Prabowo Subianto, Mayor TNI Teddy Indra Wijaya yang terlihat menghadiri debat capres pertama, 12 Desember lalu.

"Ya silakan Bawaslu-lah ya, kan aturannya sudah jelas diterapkan dari yang sekecil kecilnya, bagaimana kalau pengawal-pengawal ini yang melekat dari KPU ini boleh masuk enggak? Kan begitu kan," kata Aria ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023) malam.

Aria menilai, penyelenggara Pemilu semestinya mengatur lebih detail soal ajudan pribadi seperti Mayor Deddy ketika harus mengawal capres. Misalnya, terkait pakaian yang dikenakan. 

"Kalau boleh masuk, boleh enggak berpakaian seperti timses lainnya atau seperti apa diatur yang lebih detail saja," ujar dia. 

Baca juga: Bawaslu: Mayor Teddy Hadir Debat Capres Selaku Pengaman Prabowo

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada tindakan yang mencederai keadilan dan kejujuran dalam prinsip pemilu.

Ia mengingatkan bahwa semua kandidat pasangan calon harus mendapatkan keadilan yang sama.

"Salah satunya adalah netralitas yang itu perlu dijaga oleh Pak Jokowi selaku Kepala Negara dan juga pelaksana pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Sebagai peserta, kita ingin pemilu damai sebagai akibat jujur dan adil termasuk tadi tadi para ajudan," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.


Aria mengatakan, penerapan aturan untuk ajudan juga akan berlaku pada masing-masing capres dan cawapres.

Dengan demikian, menurut dia, jika ajudan Ganjar dan Mahfud turut hadir dalam arena debat dan memakai baju seragam menyerupai timses bisa mendapatkan teguran.

"Yang jelas, TNI tidak boleh, titik. Tidak ada perkecualian karena ini nanti akan sangat penting pada implementasi di bawahnya Polri tidak boleh, sudah enggak ada umpama lagi. Kalau ada yang di Pak Mahfud, Pak Ganjar ya diperingatkan semuanya, tidak ada kekhususan," ucap Aria.

Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Mayor Teddy Akan Terus Dampingi Prabowo

Adapun ajudan pribadi Prabowo, Mayor TNI Teddy tengah menjadi perbincangan di kalangan politik dan masyarakat.

Sebab, ia tampak mengenakan baju berwarna biru langit, warna seragam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat debat capres di KPU 12 Desember lalu.

Perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD itu juga duduk di barisan TKN atau pendukung Prabowo dan Gibran. Foto dan video yang memperlihatkannya tersebut beredar luas di media sosial.

Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dugaan pelanggaran netralitas prajurit aktif TNI terkait kehadiran Mayor Teddy tersebut

"Sudah, sedang kami kaji, kami tunggu hari ini," kata Bagja di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com