Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Citra Kepemimpinan Jokowi Menurun ke Angka 81,3 Persen

Kompas.com - 13/12/2023, 10:28 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei Litbang Kompas Desember 2023, menunjukkan citra kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan.

Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas pada Desember 2023, terungkap adanya penurunan tingkat keyakinan masyarakat kepada pemerintah dalam upaya penyelesaian masalah.

Hal ini pun turut berdampak dengan menurunnya citra kepemimpinan Presiden Jokowi. Meski angkanya masih cukup tinggi yakni 81,3 persen.

“Selaras dengan penurunan itu, citra kepemimpinan Presiden Jokowi turut menurun. Angkanya menjadi 81,3 persen atau turun hingga 4 persen dari survei sebelumnya,” tulis Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo di harian Kompas yang terbit Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Kinerja Bidang Hukum Pemerintahan Jokowi Turun, Korupsi Jadi Sorotan

Dalam survei yang digelar pada 29 November sampai 4 Desember 2023, dicatat bahwa tingkat keyakinan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa menurun menjadi 70,7 persen.

Padahal, dalam survei sebelumnya pada Agustus 2023, angka keyakinan publik terhadap Upaya pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ada di angka 74,6 persen.

“Sebaliknya, angka ketidakyakinan membesar dari 25,4 menjadi 29,3 persen,” tambah Andreas.

Secara umum, survei Litbang Kompas memperlihatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin ada di angka 73,5 persen.

Sementara, ada 26,5 persen responden yang menyatakan tidak puas.


Tingkat kepuasan ini juga turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya. Andreas mengungkapkan, ada 74,3 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2023.

Dalam jejak pendapat ini, tren tingkat kepuasan masyarakat di bidang politik keamanan meningkat.

Pada Agustus 2023, kepuasan publik pada aspek tersebut di angka 79,3 persen. Kini meningkat di angka 80,2 persen.

Di bidang kesejahteraan sosial juga sama. Hasil survei Litbang Kompas periode Agustus lalu mencatat kepuasan publik hanya 76,4 persen, namun di bulan ini meningkat menjadi 80,1 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Meski Ada Polemik Putusan MK, Pemerintah Dinilai Tetap Mampu Hadirkan Rasa Aman

“Bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial ini menjadi tumpuan apresiasi terhadap kinerja pemerintah,” tulis Andreas.

Lebih lanjut, Andreas mengungkap ada dua bidang pemerintahan lain yang mengalami penurunan yaitu aspek perekonomian dan penegakan hukum.

Halaman:


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com