Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Meski Ada Polemik Putusan MK, Pemerintah Dinilai Tetap Mampu Hadirkan Rasa Aman

Kompas.com - 13/12/2023, 09:08 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberhasilan pemerintah menjaga situasi aman di tengah Pemilu meskipun terjadi huru-hara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, membuat kepuasan publik terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam) meningkat.

Hasil Survei Litbang Kompas mengungkapkan, kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di bidang polkam menempati posisi tertinggi dibanding tiga bidang lainnya, yakni 80,2 persen.

Peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Pratomo mengatakan, respons positif ini tidak lepas dari kondisi tahun politik yang masih stabil.

Baca juga: Kunker ke Jawa Tengah, Jokowi akan Tanam Padi hingga Resmikan Terminal

“Di tengah kondisi politik mutakhir, termasuk polemik putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah membuktikan tetap mampu menghadirkan rasa aman,” ujar Andreas sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Rabu (13/12/2023).

Andreas mengatakan, dalam kurun waktu Agustus, September, Oktober, dan November, masyarakat mulai mengikuti dan memasuki tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setidaknya, terdapat dua agenda krusial berkaitan Pilpres 2024 yakni, tahapan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) serta dimulainya masa kampanye Pilpres 2024.

“Hal ini tak lepas dari langkah pemerintah menjaga stabilitas di tahun politik,” kata Andreas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Kinerja Bidang Hukum Pemerintah Jokowi Turun, Korupsi Jadi Sorotan

Selain itu, publik juga merespons positif usaha pemerintah dalam memperkuat kebebasan sipil.

Salah satu tindakan yang disorot adalah revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Produk hukum itu selama ini dianggap mengancam kebebasan sipil.

Menurut Andreas, kekhawatiran masyarakat diharapkan bisa berkurang seiring dengan adanya revisi pasal karet dalam UU ITE.

“Revisi regulasi ini berhasil dituntaskan pemerintah bersama DPR,” kata Andreas.

Adapun tiga bidang lain yang menjadi tolok ukur dalam penilaian survei ini adalah kesejahteraan sosial yang naik dari 76,4 persen pada Agustus lalu menjadi 80,1 pada bulan Desember.

Baca juga: Minggu Depan Jokowi Kembali Groundbreaking 10 Proyek Infrastruktur di IKN, Salah Satunya Hotel

Kemudian, kepuasan terhadap kinerja bidang hukum yang menurun dari 61,9 persen pada Agustus menjadi 58,3 persen dan ekonomi dari 61,5 persen pada Agustus menjadi 60,8 persen pada Desember.

Adapun Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi kontroversi karena membuat putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang ke kursi calon wakil presiden.

Putusan itu dinilai sarat konflik kepentingan sehingga dibentuklah Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Majelis yang dipimpin Jimly Ashiddiqie ini memutuskan persidangan tersebut diwarnai pelanggaran etik.

Baca juga: Usai Tonton Debat Capres, PPP Yakin Suara Pemilih Jokowi Akan Berpaling ke Ganjar

Ketua MK Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti mempengaruhi hakim lain. Anwar juga diketahui sebagai adik ipar Jokowi atau paman Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Nasional
Menkominfo Benarkan Pusat Data Nasional Alami Gangguan, Pelayanan Publik Terdampak

Menkominfo Benarkan Pusat Data Nasional Alami Gangguan, Pelayanan Publik Terdampak

Nasional
Eks Wakapolri Pertanyakan Prosedur Penangkapan Pegi dalam Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon”

Eks Wakapolri Pertanyakan Prosedur Penangkapan Pegi dalam Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Bukan 'Kartu Mati' untuk Pilkada Jakarta 2024

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Bukan "Kartu Mati" untuk Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Nasional
Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Nasional
Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Nasional
Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Nasional
BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap 'In Vivo' pada Hewan

BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap "In Vivo" pada Hewan

Nasional
Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Lewat 'Anda Sips', Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Lewat "Anda Sips", Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Nasional
Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Nasional
Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Nasional
Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Nasional
Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com