KOMPAS.com – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi rilis survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas.
Dalam survei tersebut, elektabilitas pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) adalah 16,7 persen, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) 39,3 persen, Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin (Ganjar-Mahfud) 15,3 persen, dan undecided voters 28,7 persen.
“Survei itu penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan PDI-P,” ujar Said dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/12/2023).
Ia mengungkapkan bahwa hasil survei tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian yang signifikan di antara pemilih. Pasalnya, sebanyak 28,7 persen belum memutuskan pilihan atau termasuk dalam kategori undecided voter.
Seperti yang dinyatakan oleh Litbang Kompas, kata Said, mayoritas dari kelompok undecided itu adalah mantan pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
“Oleh karena itu, Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI-P menilai penting untuk memberikan penjelasan bahwa Ganjar dan Mahfud merupakan satu-satunya pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang secara ideologis dan gen politik merupakan penerus Jokowi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa Presiden Jokowi lahir, berkembang, dan mengalami proses politiknya dalam lingkaran PDI-P.
Seluruh program kerakyatan yang diterapkan oleh Jokowi, mulai dari masa pemerintahannya di Surakarta, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, hingga dua periode kepresidenan, adalah hasil pemikiran dari simpatisan serta kader PDI-P.
Baca juga: Blusukan Disebut Punya PDI-P, TKN Prabowo Istilahkan Kamus Besar Banteng Indoesia
“Karena itulah, PDI-P selama ini bersikap loyal memberikan dukungan penuh tanpa ada batasan terhadap seluruh program-program tersebut,” jelas Said.
Atas dasar latar belakang sejarah yang telah diuraikan, lanjut dia, tidak ada pihak lain yang memiliki otoritas sebanding dengan pasangan Ganjar-Mahfud dalam melanjutkan program-program kerakyatan yang digagas oleh Jokowi.
Menurut Said, pihak lain yang mencoba mengklaim diri sebagai penerus Jokowi tidak memahami "nyawa" atau "esensi" dari program-program tersebut dan bagaimana cara menjalankannya.
“Sebagai contoh, munculnya program pemberian makan siang gratis. Itu jelas tidak sesuai dengan karakter dasar dari program kerakyatan yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi,” ucapnya.
Baca juga: Dorong Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan, Bank Mandiri Gelar Entrepreneur Expo 2023
Apalagi, lanjut dia, terdapat klaim bahwa program tersebut akan menggunakan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program-program kerakyatan yang sudah ada.
Said menuturkan bahwa program makan siang gratis hanyalah satu contoh kecil dari narasi yang dapat disampaikan bahwa program kerakyatan Jokowi mengalami penyimpangan.
“Jika kita meninjau konsep pemimpin blusukan yang menggambarkan kemampuan untuk menangkap aspirasi dan pemikiran rakyat, tampaknya tidak ada calon lain yang sekompeten Ganjar Pranowo,” jelas Said.