Survei Litbang "Kompas": Meski Ada Polemik Putusan MK, Pemerintah Dinilai Tetap Mampu Hadirkan Rasa Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberhasilan pemerintah menjaga situasi aman di tengah Pemilu meskipun terjadi huru-hara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, membuat kepuasan publik terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam) meningkat.

Hasil Survei Litbang Kompas mengungkapkan, kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di bidang polkam menempati posisi tertinggi dibanding tiga bidang lainnya, yakni 80,2 persen.

Peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Pratomo mengatakan, respons positif ini tidak lepas dari kondisi tahun politik yang masih stabil.

Baca juga: Kunker ke Jawa Tengah, Jokowi akan Tanam Padi hingga Resmikan Terminal

“Di tengah kondisi politik mutakhir, termasuk polemik putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah membuktikan tetap mampu menghadirkan rasa aman,” ujar Andreas sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Rabu (13/12/2023).

Andreas mengatakan, dalam kurun waktu Agustus, September, Oktober, dan November, masyarakat mulai mengikuti dan memasuki tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setidaknya, terdapat dua agenda krusial berkaitan Pilpres 2024 yakni, tahapan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) serta dimulainya masa kampanye Pilpres 2024.

“Hal ini tak lepas dari langkah pemerintah menjaga stabilitas di tahun politik,” kata Andreas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Kinerja Bidang Hukum Pemerintah Jokowi Turun, Korupsi Jadi Sorotan

Selain itu, publik juga merespons positif usaha pemerintah dalam memperkuat kebebasan sipil.

Salah satu tindakan yang disorot adalah revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Produk hukum itu selama ini dianggap mengancam kebebasan sipil.

Menurut Andreas, kekhawatiran masyarakat diharapkan bisa berkurang seiring dengan adanya revisi pasal karet dalam UU ITE.

“Revisi regulasi ini berhasil dituntaskan pemerintah bersama DPR,” kata Andreas.

Adapun tiga bidang lain yang menjadi tolok ukur dalam penilaian survei ini adalah kesejahteraan sosial yang naik dari 76,4 persen pada Agustus lalu menjadi 80,1 pada bulan Desember.

Baca juga: Minggu Depan Jokowi Kembali Groundbreaking 10 Proyek Infrastruktur di IKN, Salah Satunya Hotel

Kemudian, kepuasan terhadap kinerja bidang hukum yang menurun dari 61,9 persen pada Agustus menjadi 58,3 persen dan ekonomi dari 61,5 persen pada Agustus menjadi 60,8 persen pada Desember.

Adapun Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi kontroversi karena membuat putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang ke kursi calon wakil presiden.

Putusan itu dinilai sarat konflik kepentingan sehingga dibentuklah Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Majelis yang dipimpin Jimly Ashiddiqie ini memutuskan persidangan tersebut diwarnai pelanggaran etik.

Baca juga: Usai Tonton Debat Capres, PPP Yakin Suara Pemilih Jokowi Akan Berpaling ke Ganjar

Ketua MK Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti mempengaruhi hakim lain. Anwar juga diketahui sebagai adik ipar Jokowi atau paman Gibran.