Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Sesalkan PBB yang Gagal Wujudkan Resolusi Damai di Gaza

Kompas.com - 13/12/2023, 09:53 WIB
Regi Pratasyah Vasudewa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyesalkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal mewujudkan resolusi gencatan senjata di Gaza, Palestina.

"Kita menyesalkan bahwa resolusi itu gagal diadopsi karena ini adalah menunjukkan sekali lagi DK kehilangan momentum," kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu RI Lalu M Iqbal saat jumpa pers di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

"Sekali lagi DK gagal menunjukkan relevansinya dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional," imbuh dia.

Baca juga: Utusan DK PBB Tak Habis Pikir Mengapa Ada Negara yang Menentang Gencatan Senjata Gaza

Ia menegaskan, Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan gencatan senjata di Gaza. Hal ini penting agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan kepada warga Gaza yang membutuhkan saat ini.

"Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan agar segera ceasefire atau gencatan senjata segera dicapai dan bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan ke Gaza," ucap Iqbal.

Ia menambahkan, situasi di Gaza pada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan lancar ke Gaza.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) pada Jumat (8/12/2023) memveto rancangan resolusi DK PBB untuk melakukan gebcatan senjata kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas.

Baca juga: AS Veto Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gencatan Senjata Israel-Hamas

Sebanyak 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) itu, sedangkan Inggris abstain.

Pemungutan suara dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12/2023) secara resmi memperingatkan dewan yang beranggotakan 15 negara tersebut mengenai ancaman global dari perang terbaru Hamas versus Israel yang sudah berlangsung dua bulan.

AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hanya akan menguntungkan Hamas.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood di hadapan DK PBB mengatakan, rancangan resolusi ini terburu-buru dan tidak seimbang.

"Tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret," imbuhnya.

Baca juga: 2 Bulan Perang Israel-Hamas, 16.248 Warga Palestina Tewas, DK PBB Tak Juga Ambil Tindakan

“Kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata tidak berkelanjutan yang hanya akan menanam benih bagi perang berikutnya,” ujar Wood.

AS kemudian menawarkan amendemen substansial terhadap rancangan tersebut, termasuk kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com