Langkah Kemenlu RI Minta DK PBB Bersikap Soal Ukraina Dinilai Sia-sia

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengambil tindakan atas krisis Ukraina adalah upaya yang sia-sia.

"Pertanyaannya adalah apakah Kemlu tidak menyadari meminta langkah kongkrit ke DK PBB sebagai suatu tindakan sia-sia?," kata Hikmahanto dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (27/2/2022).

"Hal ini mengingat Rusia adalah anggota DK PBB yang memiliki hak veto. Draf resolusi yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina pun telah di veto," lanjut Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.

Baca juga: Indonesia Desak PBB Ambil Langkah Nyata Cegah Kondisi Buruk di Ukraina

Pernyataan Kemenlu yang meminta DK PBB bersikap atas krisis Ukraina disampaikan pada Jumat (25/2/2022) lalu.

"Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi," demikian bunyi pernyataan Kemenlu.

Pemerintah meminta semua pihak menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan.

Hikmahanto juga mengkritik poin 2 pernyataan Kemenlu yang yang menggunakan istilah "military attack on Ukraine is unacceptable (serangan militer terhadap Ukraina tidak bisa diterima)".

Baca juga: 3 Negara yang Abstain Terkait Resolusi PBB Penghentian Invasi Rusia ke Ukraina

Menurut dia dengan menerbitkan pernyataan sikap itu maka Rusia bisa menganggap Indonesia berada pada posisi yang sama dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia dan sejumlah negara yang mengutuk tindakan Rusia karena menggunakan istilah "unacceptable".

Selain itu, lanjut Hikmahanto, kalimat itu berpotensi mencederai kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sebab Indonesia seharusnya tidak mengambil posisi untuk membenarkan atau menyalahkan tindakan Rusia pada situasi di Ukraina

"Seharusnya Kemlu bisa memikirkan upaya-upaya inovatif lain yang lebih memperhatikan konteks, bukan sekedar yang bersifat normatif atau formal," ucap Hikmahanto.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (23/2/2022) mendeklarasikan perang dengan Ukraina. Putin mengeklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina.

Putin mengatakan, Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat. Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata.