Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Apresiasi Survei Litbang "Kompas", PDI-P: Ganjar-Mahfud secara Ideologis Penerus Jokowi

Kompas.com - 12/12/2023, 12:06 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi rilis survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas.

Dalam survei tersebut, elektabilitas pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) adalah 16,7 persen, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) 39,3 persen, Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin (Ganjar-Mahfud) 15,3 persen, dan undecided voters 28,7 persen.

“Survei itu penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan PDI-P,” ujar Said dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/12/2023).

Ia mengungkapkan bahwa hasil survei tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian yang signifikan di antara pemilih. Pasalnya, sebanyak 28,7 persen belum memutuskan pilihan atau termasuk dalam kategori undecided voter

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PSI Naik Jadi 2,6 Persen, Tertinggi di Antara Parpol Non-parlemen

Seperti yang dinyatakan oleh Litbang Kompas, kata Said, mayoritas dari kelompok undecided itu adalah mantan pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Oleh karena itu, Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI-P menilai penting untuk memberikan penjelasan bahwa Ganjar dan Mahfud merupakan satu-satunya pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang secara ideologis dan gen politik merupakan penerus Jokowi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa Presiden Jokowi lahir, berkembang, dan mengalami proses politiknya dalam lingkaran PDI-P.

Seluruh program kerakyatan yang diterapkan oleh Jokowi, mulai dari masa pemerintahannya di Surakarta, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, hingga dua periode kepresidenan, adalah hasil pemikiran dari simpatisan serta kader PDI-P.

Baca juga: Blusukan Disebut Punya PDI-P, TKN Prabowo Istilahkan Kamus Besar Banteng Indoesia

“Karena itulah, PDI-P selama ini bersikap loyal memberikan dukungan penuh tanpa ada batasan terhadap seluruh program-program tersebut,” jelas Said.

Atas dasar latar belakang sejarah yang telah diuraikan, lanjut dia, tidak ada pihak lain yang memiliki otoritas sebanding dengan pasangan Ganjar-Mahfud dalam melanjutkan program-program kerakyatan yang digagas oleh Jokowi.

Menurut Said, pihak lain yang mencoba mengklaim diri sebagai penerus Jokowi tidak memahami "nyawa" atau "esensi" dari program-program tersebut dan bagaimana cara menjalankannya.

“Sebagai contoh, munculnya program pemberian makan siang gratis. Itu jelas tidak sesuai dengan karakter dasar dari program kerakyatan yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi,” ucapnya.

Baca juga: Dorong Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan, Bank Mandiri Gelar Entrepreneur Expo 2023

Apalagi, lanjut dia, terdapat klaim bahwa program tersebut akan menggunakan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program-program kerakyatan yang sudah ada.

Said menuturkan bahwa program makan siang gratis hanyalah satu contoh kecil dari narasi yang dapat disampaikan bahwa program kerakyatan Jokowi mengalami penyimpangan.

“Jika kita meninjau konsep pemimpin blusukan yang menggambarkan kemampuan untuk menangkap aspirasi dan pemikiran rakyat, tampaknya tidak ada calon lain yang sekompeten Ganjar Pranowo,” jelas Said.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com