Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blusukan Disebut Punya PDI-P, TKN Prabowo Istilahkan Kamus Besar Banteng Indoesia

Kompas.com - 12/12/2023, 09:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengatakan ada yang menyebut blusukan hanya milik PDI-P.

Nusron berseloroh, jika blusukan hanya milik PDI-P, itu namanya mengubah istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjadi 'Kamus Besar Banteng Indonesia'.

"Kami ingin menjawab kalau blusukan itu punya PDI-P, itu tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti kalau mengistilahkan blusukan punya PDI-P, maka singkatan KBBI berubah menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Indonesia," ujar Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Nusron menegaskan, blusukan merupakan milik siapa saja.

Dia menyebut Prabowo sebagai ahli blusukan. Sebab, kata dia, Prabowo rajin ke pasar, mendatangi lokasi bencana, hingga terbang ke daerah.

Baca juga: Blusukan di Pasar Rumput, Gibran: Tren Akhir Tahun Harga Naik, Makanya Kita Borong Cabai

"Mas Gibran apalagi hari ini ke pasar, lah kok kemudian dikatakan blusukan itu hanya punya PDI-P, itu kan namanya mengubah Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak bisa blusukan seperti yang dilakukan kader-kader PDI-P, semisal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ganjar Pranowo.

Menurut Hasto, Prabowo tidak bisa blusukan karena bukan kader PDI-P.

"Jadi itu lah yang disampaikan kepada rakyat bahwa blusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam acara safari politik dan konsolidasi struktural di Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023) pagi.

Baca juga: H-1 Debat Perdana Pilpres, Prabowo Ngantor sebagai Menhan, Gibran Blusukan di Jakarta

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan bahwa Prabowo bukan lah Jokowi yang merupakan kader PDI-P.

Hasto meminta blusukan adalah karakter PDI-P disampaikan kepada rakyat dalam menyosialisasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Karena Pak Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi sehingga tidak bisa melakukan blusukan saudara-saudara sekalian," ujar dia.

Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini, blusukan sudah dilakukan sejak Presiden Pertama RI sekaligus Proklamator Kemerdekaan, Soekarno atau Bung Karno.

Kata Hasto, Bung Karno sudah blusukan di Lebak pada 1957.

Blusukan itu kemudian dilanjutkan pada saat Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri melawan pemerintahan Orde Baru

"(Megawati) naik kereta api dari Jakarta. Bu Mega ketika menghadapi pemerintah otoriter orde baru, Bu Mega pun sudah melakukan blusukan dengan melantik orca-orca (organisasi cabang). Maka Pak Jokowi juga melakukan blusukan, Pak Ganjar juga melakukan blusukan," jelas Hasto.

"Bahkan Pak Ganjar ini lakukan blusukan plus, plusnya apa? plusnya tinggal di rumah rakyat, mana ada pemimpin yang bisa tinggal di rumah rakyat seperti Pak Ganjar Pranowo," lanjut politikus asal Yogyakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com