Profil Partai Golkar: Pengaruh Soeharto dan Sepak Terjang di Era Orde Baru-Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan satu dari 18 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2024. Golkar menjadi salah satu partai politik tertua di Indonesia.

Partai berlambang pohon beringin itu pernah berkuasa selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Hingga kini, nama Golkar masih berkibar.

Sejarah

Golkar lahir dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, yakni Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Dikutip dari laman resmi Partai Golkar, ketiganya mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak tahun 1940.

Saat itu, gagasan tiga tokoh ini dinamakan Golongan Fungsional. Nama tersebut baru diubah dalam bahasa Sansekerta menjadi Golongan Karya pada 1959.

Pada awal berdiri, Golkar bukan merupakan sebuah partai, melainkan perwakilan golongan. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan atau alternatif dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif.

Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi. Wujud demokrasi inilah yang kerap disuarakan oleh Soekarno, Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar

Golkar baru beralih menjadi sebuah partai politik pada akhir kepemimpinan Soekarno pada tahun 1964. Ini bermula dari pendirian Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) oleh Soeharto.

Sekber Golkar menaungi puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan. Ketika itu, Sekber Golkar dibentuk sebagai partai politik untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kepemimpinan

Pada awal berdirinya, Golkar lebih bertumpu pada kepemimpinan militer. Ini dibuktikan dari para perwira TNI yang menjabat ketua umum partai tersebut.

Sebutlah Brigjen TNI (Purn) Djuhartono (1964-1967), Mayjen TNI Suprapto Sukowati (1967-1972), Mayjen TNI Amir Murtono (1972-1983), Letjen (Purn) Sudharmono (1983-1988), dan Letjen (Purn) Wahono (1988-1993). Gaya ini tak lepas dari pengaruh Soeharto yang tak lain merupakan pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda.

Kursi ketua umum Golkar baru diisi oleh kalangan sipil ketika Harmoko menjabat (1993-1998). Harmoko yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan itu merupakan politisi sipil pertama yang dipercaya Soeharto menjadi Ketua Umum Golkar.

Pada era kepemimpinan Harmoko itu, kekuasaan Orde Baru runtuh. Saat itu, gelombang protes mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak Soeharto mundur dari tampuk kekuasaan tertinggi.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2023).

Setelahnya, Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung (1998-2004), kemudian digantikan Jusuf Kalla (2004-2009), dan Aburizal Bakrie (2009-2016). Selama 2014 hingga 2016, sempat terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar, yang menghadapkan kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.

Setelah era tersebut, Golkar dipimpin oleh Setya Novanto. Namun, baru setahun menjabat, Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.

Akhirnya, pada 2017, Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Dalam Musyawarah Nasional Golkar 4 Desember 2019, Airlangga kembali terpilih secara aklamasi sebagai pimpinan partai beringin itu.