Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Disebut Ajang Uji Program Capres-Cawapres, Pemilih Diminta Cermat

Kompas.com - 09/12/2023, 12:16 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengajak pemilih untuk mencermati visi, misi, program, dan gagasan pasangan calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres) dalam debat.

Titi mengatakan, debat menjadi sarana pendidikan politik buat pemilih agar fokus terhadap gagasan calon pemimpin.

“Pemilih juga perlu mencermati dan menggunakan pembahasan yang dikomparasikan dengan rekam jejak calon sebagai referensi untuk menilai kapasitas dan kompetensi para pasangan calon (paslon),” kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (8/12/2023).

“Dengan demikian, harapannya publik bisa membuat keputusan terbaik saat hari H pemilu presiden (pilpres) nanti,” tuturnya.

Titi menyebutkan, debat capres-cawapres merupakan salah satu metode kampanye yang jangkauan audiensnya sangat besar karena disiarkan secara luas melalui media massa elektronik dan digital. Debat menjadi ajang bagi para capres-cawapres adu gagasan dan program.

Untuk itu, diharapkan capres-cawapres bisa optimal memanfaatkan momen debat untuk mengurai visi besarnya untuk Indonesia, sekaligus mengedukasi publik soal praktik pemilu yang substansial dan bermartabat.

Baca juga: Wacana Penghapusan Saling Sanggah di Debat Capres: Diusulkan TKN Prabowo, Ditolak Kubu Ganjar dan Anies

“Tidak sekadar jadi gimik panggung simbolik saja,” ujar Titi.

Lebih lanjut, Titi menyebut, debat bukan hanya arena untuk menyampaikan gagasan, tapi juga ajang menguji kelayakan dan relevansi program para capres-cawapres.

Oleh karenanya, ia tak setuju jika mekanisme saling sanggah dalam debat dihilangkan.

“Saling sanggah bukan berarti saling menjatuhkan, tapi justru bisa memperlihatkan fokus dan penguasaan calon pada tema dan isu debat,” katanya.

Menurut Titi, debat dengan skema saling bertanya dan melakukan pendalaman di antara para capres dan cawapres justru lebih menampilkan keotentikan dan orisinalitas.

Lewat mekanisme saling sanggah ini, akan terukur bagaimana capres-cawapres menggali gagasan calon lain. Bakal terlihat pula sejauh mana penguasaan capres-cawapres atas program yang diusungnya.

Dengan demikian, publik akan lebih mudah menilai relasi para calon secara lebih alamiah ketika para calon saling sanggah.

Mekanisme saling bertanya ini, kata Titi, juga memaksa capres maupun cawapres untuk berpikir dan mempersiapkan diri lebih maksimal mengenai visi, misi, dan gagasan yang hendak dielaborasi.

“Selain itu juga tidak akan membuka celah kecurigaan pertanyaan bocor dan lain-lain. Lebih otentik dan substantif,” tutur pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com