Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi permintaan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta staf Kementerian Investasi.

Adapun permintaan itu diutarakan Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Menanggapi hal itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Bahlil sudah membahas tukin sejak di ruang tunggu sebelum acara dimulai. Ia pun berjanji akan mengurus tukin tersebut

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu Pak Menteri (Bahlil) sudah bisik-bisik saya urusan tukin. Dan sudah saya sanggupi, iya saya urus," kata Jokowi di acara Rakornas, Kamis.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Bahlil Minta Tukin Pegawai Kementeriannya Dinaikkan

Jokowi lantas mengutarakan ketidaksenangannya karena permintaan itu diutarakan di depan umum. Tetapi, ia memaklumi karena pemerintah juga peduli pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tapi yang saya enggak senang, kok diungkap secara terbuka. Tapi enggak apa-apa biar bapak ibu semuanya tahu bahwa kita juga urus hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan," ujar Jokowi.

Sebelumnya, dalam acara yang sama, Bahlil memang sempat menyinggung tukin dalam sambutannya. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden karena DPMPTSP saat ini diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Mereka mengucapkan terima kasih banyak Pak, Bapak sudah memberikan mereka DAK. DPMPTSP dulu ini dinasnya dijadikan nomor tiga, Pak. Tapi sekarang bupati, wali kota, gubernur menaikkan mereka ke nomor dua dan nomor satu," kata Bahlil.

Baca juga: Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Bahlil lalu menyampaikan aspirasi para staf yang ditemuinya. Para staf tersebut merasa kesejahteraannya masih kurang lantaran tukin yang didapat tidak sebesar kementerian pengumpul pajak.

Padahal, pajak sedikit banyak didapat dari investasi yang masuk melalui DPMPTSP dan Kementerian Investasi.

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak, tapi kalau mereka-mereka itu di depan saya Pak, kata mereka 'Kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak saja tukinnya tinggi. Tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik barang ini Pak'," ujar Bahlil sembari melihat peserta di depannya.

Baca juga: Merespons Agus Rahardjo, Bahlil: Pak Jokowi kalau Marah Itu Diam

Bahlil mengibaratkan investasi seperti pohon yang harus ditanam di tempat tertentu agar berbuah manis sehingga manfaatnya dirasakan oleh banyak orang.

Namun, pohon tersebut tidak akan tumbuh jika sejak awal tidak ditanam di tempat tertentu. Dengan begitu, buah dari pohon pun tidak akan dirasakan oleh warga sekitar.

"Jadi kata mereka Pak, yang menerima pajak apanya yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya enggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri? Dan kemudian mereka juga bilang sama saya Pak, yang tukang petik kan enggak pernah tahu bagaimana susahnya merayu orang untuk masuk (menanam modal)," kata Bahlil.

"Kok, yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu. Mohon maaf Pak, kami mohon kebijaksanaan Bapak (Jokowi) agar di saat saya setelah menjadi Menteri Investasi di periode bapak, tidak ada lagi beban yang saya tinggalkan untuk para yang ada di depan saya," ujarnya lagi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Ini Sektor Industri yang Menjanjikan ke Depan