Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngopi bareng Mahasiswa di Aceh, Cak Imin Cerita soal Represifnya Orde Baru

Kompas.com - 06/12/2023, 14:02 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

ACEH, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, kembali menyinggung situasi Orde Baru saat bertemu dengan mahasiswa.

Kali ini, ia menceritakannya saat mengikuti forum Coffee Morning bersama ratusan mahasiswa Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireun, Aceh, Rabu (6/12/2023).

Mulanya, pria yang karib disapa Cak Imin mengingatkan mahasiswa untuk setia menjalani minat atau panggilannya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menceritakan soal panggilannya saat kuliah adalah menurunkan rezim Presiden Soeharto.

“Kenapa dulu Pak Harto harus jatuh? Kita dulu zaman mahasiswa kumpul begini enggak boleh,” ujar Muhaimin.

Baca juga: Cak Imin Janji Bakal Selesaikan Persoalan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Tak hanya itu, Muhaimin menceritakan bahwa rezim Orde Baru juga melarang mahasiswa untuk membaca buku tertentu, salah satunya berbagai novel karangan sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer.

“Baca buku Pramoedya Ananta Toer dulu enggak boleh, ditangkap, disita bukunya. Padahal, bukunya novel indah, tapi yang nulis dianggap punya cacat politik,” katanya.

Muhaimin mengungkapkan, karya-karya Pramoedya dibatasi karena dituding menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di satu sisi, selain berisi romansa, novel Pramoedya juga memantik sikap kritis pembacanya.

“Dulu yang enggak boleh bersikap kritis, passion saya waktu mahasiswa gimana caranya Pak Harto ganti, gimana caranya Orde Baru ganti,” ujarnya.

Baca juga: Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Terakhir, Cak Imin menekankan bahwa saat ini panggilannya untuk berjuang adalah memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bersama Anies Baswedan.

“Kalau passion sekarang bagaimana caranya saya dan Mas Anies menang di 2024,” kata Muhaimin.

Adapun salah satu karya Pramoedya yang paling fenomenal adalah novel tetralogi Bumi Manusia.

Pramoedya sendiri berkali-kali menjadi kandidat peraih nobel sastra, meskipun gelar itu tak pernah diterimanya sampai meninggal di tahun 2006.

Saat menjabat sebagai Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat meminta maaf pada Pramoedya karena perilaku Orde Baru yang memenjarakannya belasan tahun tanpa pengadilan.

Baca juga: Cak Imin Siap Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Ini Jejak PKB di 4 Periode Pemerintahan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com