Cak Imin Siap Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Ini Jejak PKB di 4 Periode Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengaku siap jika harus menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang.

Cawapres pendamping calon presiden (capres) Anies Baswedan itu bilang, PKB tak masalah jika berada di luar pemerintahan. Justru, kata Imin, partainya ingin merasakan posisi itu setelah hampir 20 tahun menjadi partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

“Saya tentu saja amat sangat siap menjadi oposisi karena belum pernah merasakan oposisi, ingin tahu rasanya,” kata Muhaimin saat menyampaikan visi-misi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

Menurut Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, oposisi punya tugas mulia untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

“Oposisi itu pekerjaan mulia, oposisi itu orang mulia yang harus ada untuk mengontrol, meluruskan jalan supaya tidak salah,” ujarnya.

Baca juga: Saling Tuding Kubu Anies-Imin Vs Prabowo-Gibran soal Debat Cawapres

Imin pun menyebut, PKB kerap dianggap sebagai oposisi setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, sampai saat ini, tiga kader PKB masih aktif menjabat sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Jadi itulah faktanya, yang perlu kita pahamkan, bahwa pada dasarnya, oposisi itu pekerjaan penting,” tutur Wakil Ketua DPR RI itu.

Jejak PKB di pemerintahan

Memang, hampir 20 tahun belakangan PKB selalu berada di pemerintahan. Sedikitnya, pada empat pemilu presiden lalu, partai pimpinan Muhaimin itu berada di gerbong koalisi yang memenangkan kontestasi.

Pada Pilpres 2004 putaran kedua, misalnya, PKB mendukung pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla. Saat itu SBY-JK juga didukung oleh Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

SBY-JK berhasil memenangkan pertarungan dengan perolehan suara 69.266.350 atau 60,62 persen, mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang mendapat 44.990.704 suara atau 39,38 persen pada pemilihan putaran kedua.

Atas kemenangan SBY-JK itu, sejumlah kader PKB ditempatkan di Kabinet Indonesia Bersatu, seperti, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Alwi Shihab; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno; Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni; serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf dan Mohammad Lukman Edy.

Baca juga: Soal Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Cak Imin: Sangat Siap, Ingin Tahu Rasanya

Berlanjut pada Pilpres 2009, PKB mendukung pasangan SBY-Boediono. Selain PKB, pasangan capres dan cawapres tersebut juga didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lagi-lagi, SBY keluar sebagai pemenang dengan mengantongi 73.874.562 atau 60,8 persen suara, unggul telak dari Megawati-Prabowo yang mendapat 32.548.105 atau 26,79 persen suara, juga Jusuf Kalla-Wiranto yang memperoleh 15.081.814 atau 12,41 suara.

Pada Kabinet Indonesia Kerja II, PKB kembali menempatkan sejumlah kadernya sebagai menteri, yakni, Muhaimin Iskandar sebagai Menakertrans, lalu Helmy Faishal Zaini sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kemudian, pada Pilpres 2014, PKB merapatkan barisan ke koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Koalisi tersebut beranggotakan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI.