Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Janji Bakal Selesaikan Persoalan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Kompas.com - 04/12/2023, 19:42 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji bakal menyelesaikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin tersebut saat memaparkan visi dan misinya di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

Mulanya, seorang peserta bernama Rizky bertanya, apakah Muhaimin dan calon presidennya, Anies Baswedan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan.

Setelah Muhaimin mengangguk, Rizky kemudian melanjutkan pertanyaannya.

“Berarti Bapak mau mengungkap kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia? Mengungkap dalang siapa (pelaku) dari tahun 1965 sampai 1998?" tanya Rizky pada Cak Imin.

Baca juga: Sebut Tak Mungkin Pilpres Satu Putaran, Cak Imin: Fakta Lapangan Tunjukkan Suara Terbagi 3 Rata

Kemudian, Muhaimin memastikan bakal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurutnya, sejarah harus disampaikan secara terbuka agar peristiwa kelam tak terjadi di kemudian hari.

“Semua sejarah harus diungkap. Tidak boleh ada yang ditutupi, untuk apa? Agar tidak boleh terjadi pengulangan sejarah gelap, hitam yang akan terjadi di masa yang akan datang,” kata Cak Imin.

Meski begitu, ia tak menjawab secara rinci apakah penyelesaian itu akan dilakukan secara yudisial atau non yudisial.

“Soal kepemimpinan, ujungnya rekonsiliasi, soal ujungnya nanti apa, tapi sejarah harus dibuat sesuai faktanya. Agar apa? Yang kelam tidak boleh terulang lagi dalam setiap zamannya,” kata Cak Imin.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Sebut Tim Prabowo-Gibran Usulkan Debat Hanya Pemaparan Visi-Misi

Terakhir, ia mencontohkan berbagai persoalan di era Orde Baru yang mesti diketahui oleh generasi muda.

“Semua harus tahu orde baru, kalau saya jadi rektor seluruh mahasiswa harus tahu sejarah Orde Baru. Supaya, Orde Baru yang jahat tidak diulang lagi,” ujar Cak Imin.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Adapun berbagai peristiwa itu adalah:

  1. Peristiwa 1965-1966
  2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
  3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
  4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
  5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
  6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1999
  7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999
  8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
  9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999
  10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
  11. Peristiwa Wamena, Papua 2003
  12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Baca juga: Sebut Pinjol dan Judi Online Dipelihara Mafia, Cak Imin Janji Bakal Berantas jika Menangi Pilpres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com