Geledah Rumah Tersangka Dugaan Suap Wamenkumham, KPK Sita Dokumen

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah tersangka yang terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy Omar Sharif Hiariej atau Eddy.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, rumah yang digeledah milik pihak swasta dan berada di Jakarta.

“Lokasi dimaksud, adalah rumah kediaman dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka (swasta),” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: KPK Akan Kirim Pemberitahuan ke Presiden soal Wamenkumham Tersangka

Ali menuturkan, penyidik menggelar upaya paksa itu pada Selasa (28/11/2023) malam untuk menguatkan barang bukti.

Dari operasi itu penyidik mengamankan barang bukti dokumen yang diperkirakan berkaitan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi Wamenkumham.

“Segera  disita dan analisis untuk menjadi barang  bukti di berkas perkara,” tutur Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah menandatangani Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) perkara Eddy Hiariej.

“Pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2023).

Baca juga: Soal Isu Pengunduran Diri Wamenkumham, Yasonna: Itu Terserah Presiden Saja

Menurut Alex, Sprindik itu diterbitkan dengan penetapan empat orang sebagai tersangka.

“Dari pihak penerima tiga pemberi satu,” ujar Alex.

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Eddy ini berawal dari laporan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan itu, Eddy diduga menerima gratifikasi Rp 7 miliar dari pengusaha berinisial HH yang meminta konsultasi hukum kepada guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.