Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Nilai Gencatan Senjata di Gaza Tak Cukup, Harus Ada Penyelesaian Permanen

Kompas.com - 24/11/2023, 10:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, serangan Israel di Gaza tidak hanya berhenti untuk sementara dengan adanya gencatan senjata selama 4 hari.

Ma'ruf menekankan, perlu ada upaya untuk menyelesaikan konflik di Gaza secara permanen, bukan hanya sementara.

"Kita harapkan tidak hanya empat hari ya, jadi kita minta penyelesaian yang lebih lama dan juga menyelesaikan yang sifatnya penyelesaian yang permanen," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Athena, Yunani, Kamis (23/11/2023) malam.

Baca juga: Indonesia Harap Jeda Kemanusiaan Jadi Peluang Akhiri Konflik di Gaza

Ma'ruf tidak memungkiri bahwa gencatan senjata selama empat hari adalah suatu hal yang baik agar bantuan dapat didistribusikan ke masayarakat di Gaza.

Namun, ia khawatir serangan dari Israel ke warga Gaza dapat kembali terjadi setelah masa gencatan senjata berakhir.

"Kalau hanya 4 hari saja kan artinya cuma sekadar memberikan jalan, sesudah itu kemudian terjadi lagi pertempuran yang (memakan) banyak korban," ujar Ma'ruf.

Oleh sebab itu, ia mendorong komunitas internasional untuk menghasilkan penyelesaian yang permanen atas konflik yang terjadi di Gaza.


"Karena itu kita mengajak, termasuk dari Yunani, itu kita mengajak supaya penyelesaiannya tidak hannya empat hari," kata Ma'ruf.

Diberitakan, Israel dan kelompok Hamas akan memulai gencatan senjata selama empat hari pada Jumat (24/11/2023) pagi.

Kelompok pertama yang terdiri dari 13 sandera wanita dan anak-anak Israel dibebaskan pada hari itu juga, kata mediator di Qatar.

Namun, dilansir dari Reuters, pertempuran terus berkobar ketika waktu menghitung mundur rencana dimulainya jeda pertama dalam perang brutal yang telah berlangsung hampir tujuh minggu itu.

Baca juga: Bertemu Uskup Agung Athena, Wapres Bahas Bhineka Tunggal Ika hingga Serangan di Gaza

Kedua belah pihak juga mengisyaratkan jeda sementara sebelum pertempuran dilanjutkan.

Gencatan senjata akan dimulai pada pukul 7 pagi waktu setempat (0500 GMT) dan melibatkan gencatan senjata komprehensif di Gaza utara dan selatan, kata Kementerian Luar Negeri Qatar.

Bantuan tambahan akan mulai mengalir ke Gaza dan sandera pertama termasuk wanita lanjut usia akan dibebaskan pada pukul 16.00 (14.00 GMT), dengan jumlah total meningkat menjadi 50 orang selama empat hari. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com