Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Alasan Upacara 17-an Tahun Depan Digelar di IKN: Menunjukkan Kita Memiliki Ibu Kota Baru

Kompas.com - 16/11/2023, 13:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan mengapa pemerintah ingin menggelar upacara bendera hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.

Menurut Presiden, Indonesia ingin menunjukkan bahwa sudah memiliki ibu kota baru, yakni IKN.

"Dan tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaan di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru," ujar Jokowi saat memberikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, pada Rabu (15/11/2023) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Di Depan Mahasiswa Stanford, Jokowi Cerita RI Punya PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara

Meski demikian, Kepala Negara mengakui bahwa pembangunan IKN secara total baru bisa selesai pada 15-20 tahun yang akan datang.

Dalam pemaparannya, Presiden Jokowi menceritakan soal perkembangan pembangunan IKN yang berbasis hutan kota.

Menurut Jokowi, pembangunan berbasis hutan tersebut merupakan ruang pamer atau showcase transformasi Indonesia yang mana 70 persen IKN merupakan area hijau.

Area itu nantinya akan dimanfaatkan untuk pengembangan energi hijau dari sinar matahari maupun air.

Baca juga: Jokowi: Mungkin Selesainya IKN Baru 15 atau 20 Tahun Mendatang

Selain itu, kata Jokowi, di IKN sudah dibangun pusat persemaian tanaman dan botanical center.

Pusat persemaian itu kini bisa menghasilkan 15 juta bibit pohon per tahunnya. Bibit-bibit pohon yang dihasilkan akan ditanam di wilayah IKN maupun di Kalimantan.

Jokowi lantas mengajak para mahasiswa Stanford University untuk bisa datang ke IKN melihat seperti apa perkembangan pembangunan di sana.

"Saya kira mungkin akan menjadi sebuah ide yang baik, ide yang seru jika mahasiswa Stanford University melakukan studi tur ke Nusantara untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya. Nanti mungkin di sana bisa melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah green city," jelas Jokowi.

Kepala Negara pun menawarkan diri menjadi pemandu jika pihak Stanford University mau datang ke IKN.

Baca juga: Jokowi Sebut Dana Perubahan Iklim yang Berbentuk Utang Tambah Beban Negara Berkembang

Sambil berkelakar bahwa dirinya merupakan alumni jurusan kehutanan, Presiden Jokowi mengatakan bersedia menjadi guide tour.

"Saya ini lulusan kehutanan. Saya ini lulusan kehutanan. Jadi jika nanti dibutuhkan, saya bisa menjadi guide-nya. Kalau ada yang tertarik silahkan tunjuk jari," ungkap Jokowi

"Karena saya memang sudah mendengar bahwa Stanford University akan membangun kemitraan dengan Otorita IKN di bidang pengembangan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com