Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Kuliah Umum di Georgetown University, Jokowi Bicara Keberagaman, Pemilu, dan Pilkades

Kompas.com - 15/11/2023, 06:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan akademisi di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Senin (13/11/2023) waktu setempat.

Dalam kuliah umum yang diikuti sekitar 500 peserta itu, Presiden menyinggung soal pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia.

Di awal kuliah, Jokowi memberi gambaran soal kondisi Indonesia. Dia menyebutkan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dikelilingi oleh lautan.

Kepala Negara melanjutkan, Indonesia juga memiliki 714 suku dengan lebih dari 1.100 bahasa daerah.

Baca juga: Dari Washington DC, Jokowi Bertolak ke San Fransisco untuk Hadiri KTT APEC

"Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu. Pilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif atau parlemen dan kemudian di bulan November akan ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (14/11/2023) malam.

"Pemilihan langsung oleh rakyat. (Pemilihan) gubernur ada 38, bupati dan wali kota ada 514. Dan setelah itu juga ada pemilihan kepala desa yang jumlahnya 74.800," tuturnya.

Merujuk pada data-data tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dipersatukan oleh keberagaman.

Bagi Indonesia, keberagaman dan perbedaan adalah keuntungan.

Baca juga: Jokowi Temui Biden, RI-AS Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Strategis Komprehensif

Mantan Wali Kota Surakarta itu menyebutkan, dalam mengelola keberagamannya, Indonesia memiliki panduan, yaitu ideologi Pancasila.

Selain itu, ada pula Bhinneka Tunggal Ika atau unity in diversity yang menginspirasi kehidupan bernegara.

"Bagi Indonesia, kompetisi dan rivalitas adalah wajar. Kompetisi China dan AS, kompetisi timur dan barat adalah natural dan wajar," ungkap Jokowi.

Kepala Negara menyatakan, perbedaan adalah hal yang biasa, tetapi harus diatur dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat memicu ketidakstabilan kawasan.

"Yang namanya communication, room for dialog, colaboration, cooperation itu menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan perdamaian baik di kawasan maupun di dunia," kata Jokowi.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Pertaruhan Besar Jokowi Lawan Arus Demokrasi

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali memberikan kuliah umum untuk kampus di luar negeri.

Dia pun menjelaskan alasan mengapa mau memberi kuliah umum. Pertama, karena menurut Jokowi, Georgetown University merupakan kampus yang bagus.

Halaman:


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com