Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Kuliah Umum di Georgetown University, Jokowi Bicara Keberagaman, Pemilu, dan Pilkades

Kompas.com - 15/11/2023, 06:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan akademisi di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Senin (13/11/2023) waktu setempat.

Dalam kuliah umum yang diikuti sekitar 500 peserta itu, Presiden menyinggung soal pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia.

Di awal kuliah, Jokowi memberi gambaran soal kondisi Indonesia. Dia menyebutkan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dikelilingi oleh lautan.

Kepala Negara melanjutkan, Indonesia juga memiliki 714 suku dengan lebih dari 1.100 bahasa daerah.

Baca juga: Dari Washington DC, Jokowi Bertolak ke San Fransisco untuk Hadiri KTT APEC

"Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu. Pilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif atau parlemen dan kemudian di bulan November akan ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (14/11/2023) malam.

"Pemilihan langsung oleh rakyat. (Pemilihan) gubernur ada 38, bupati dan wali kota ada 514. Dan setelah itu juga ada pemilihan kepala desa yang jumlahnya 74.800," tuturnya.

Merujuk pada data-data tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dipersatukan oleh keberagaman.

Bagi Indonesia, keberagaman dan perbedaan adalah keuntungan.

Baca juga: Jokowi Temui Biden, RI-AS Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Strategis Komprehensif

Mantan Wali Kota Surakarta itu menyebutkan, dalam mengelola keberagamannya, Indonesia memiliki panduan, yaitu ideologi Pancasila.

Selain itu, ada pula Bhinneka Tunggal Ika atau unity in diversity yang menginspirasi kehidupan bernegara.

"Bagi Indonesia, kompetisi dan rivalitas adalah wajar. Kompetisi China dan AS, kompetisi timur dan barat adalah natural dan wajar," ungkap Jokowi.

Kepala Negara menyatakan, perbedaan adalah hal yang biasa, tetapi harus diatur dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat memicu ketidakstabilan kawasan.

"Yang namanya communication, room for dialog, colaboration, cooperation itu menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan perdamaian baik di kawasan maupun di dunia," kata Jokowi.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Pertaruhan Besar Jokowi Lawan Arus Demokrasi

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali memberikan kuliah umum untuk kampus di luar negeri.

Dia pun menjelaskan alasan mengapa mau memberi kuliah umum. Pertama, karena menurut Jokowi, Georgetown University merupakan kampus yang bagus.

Alasan kedua, karena Indonesia dan Georgetown University akan menjalin kerja sama.

"Dan Georgetown akan membuka kampus di Indonesia tahun depan. Semoga tidak mundur," kata Jokowi.

Baca juga: Kunjungan Jokowi ke AS Sepakati Kerja Sama Bisnis 25,85 Miliar Dollar AS

Dia menambahkan, pendidikan menjadi fokus bagi Indonesia karena pada 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan menjadi penentu.

"Saya harap nanti lulusan Georgetown University Indonesia juga kelak bisa menjadi presiden seperti Mr Bill Clinton," kata Jokowi.

Adapun Bill Clinton sendiri merupakan Presiden ke-42 AS yang menjabat pada 1993 hingga 2001.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com