Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Kuliah Umum di Georgetown University, Jokowi Bicara Keberagaman, Pemilu, dan Pilkades

Kompas.com - 15/11/2023, 06:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan akademisi di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Senin (13/11/2023) waktu setempat.

Dalam kuliah umum yang diikuti sekitar 500 peserta itu, Presiden menyinggung soal pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia.

Di awal kuliah, Jokowi memberi gambaran soal kondisi Indonesia. Dia menyebutkan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dikelilingi oleh lautan.

Kepala Negara melanjutkan, Indonesia juga memiliki 714 suku dengan lebih dari 1.100 bahasa daerah.

Baca juga: Dari Washington DC, Jokowi Bertolak ke San Fransisco untuk Hadiri KTT APEC

"Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu. Pilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif atau parlemen dan kemudian di bulan November akan ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (14/11/2023) malam.

"Pemilihan langsung oleh rakyat. (Pemilihan) gubernur ada 38, bupati dan wali kota ada 514. Dan setelah itu juga ada pemilihan kepala desa yang jumlahnya 74.800," tuturnya.

Merujuk pada data-data tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dipersatukan oleh keberagaman.

Bagi Indonesia, keberagaman dan perbedaan adalah keuntungan.

Baca juga: Jokowi Temui Biden, RI-AS Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Strategis Komprehensif

Mantan Wali Kota Surakarta itu menyebutkan, dalam mengelola keberagamannya, Indonesia memiliki panduan, yaitu ideologi Pancasila.

Selain itu, ada pula Bhinneka Tunggal Ika atau unity in diversity yang menginspirasi kehidupan bernegara.

"Bagi Indonesia, kompetisi dan rivalitas adalah wajar. Kompetisi China dan AS, kompetisi timur dan barat adalah natural dan wajar," ungkap Jokowi.

Kepala Negara menyatakan, perbedaan adalah hal yang biasa, tetapi harus diatur dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat memicu ketidakstabilan kawasan.

"Yang namanya communication, room for dialog, colaboration, cooperation itu menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan perdamaian baik di kawasan maupun di dunia," kata Jokowi.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Pertaruhan Besar Jokowi Lawan Arus Demokrasi

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali memberikan kuliah umum untuk kampus di luar negeri.

Dia pun menjelaskan alasan mengapa mau memberi kuliah umum. Pertama, karena menurut Jokowi, Georgetown University merupakan kampus yang bagus.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com