Ganjar Ingin Bikin Kabinet Berbasis KPI, Rakyat Bisa Usul Menteri Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mewacanakan sistem kabinet berbasis key performance indicator (KPI) yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat.

Wacana ini merupakan salah satu gagasan Ganjar dalam rangka memoles birokrasi dengan digitalisasi.

"Kayaknya menarik kalau nanti kabinet itu yang menilai rakyat, maka ada KPI-based kabinet yang transparan," kata Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakhwah Islam Indonesia di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Putusan MKMK Tak Ganggu Pencalonan Gibran, Ini Tanggapan Ganjar

Ganjar menuturkan, dengan sistem tersebut, masyarakat bisa mengapresiasi dan mengkritik kinerja para menteri di kabinet.

Politikus PDI-P itu pun mengaku tak masalah jika masyarakat akhirnya mengusulkan agar menteri dicopot karena kinerjanya dinilai tidak memuaskan.

"Jadi kalau menterinya jelek, yang mengevaluasi rakyatnya, 'Presiden, (menteri) itu diganti saja, itu cuma nguap-nguap pak, setiap rapat ngantuk,'," ujar Ganjar.

Di samping itu, Ganjar juga menegaskan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus terus diberantas.

Ganjar mengeklaim, aksinya marah-marah di jembatan timbang hingga sekolah saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah adalah bukti bahwa dirinya ingin menindak praktik KKN di kalangan pemerintah.

Baca juga: Ganjar Janji Gandakan Anggaran Pertahanan Laut

"Kita pengin kualitas kita baik Bapak Ibu. Untuk rakyat jangan dikorupsi, titik. Apakah untuk yang lain harus dikorupsi boleh Pak? Tidak, ini pemerintahan bersih," kata Ganjar.

Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang didukung PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Hanura.

Ganjar berpasangan dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menjadi bakal calon wakil presiden.