Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perang Dagang AS-China, Ganjar Tak Akan Bawa Indonesia Hanya Dekat ke China

Kompas.com - 08/11/2023, 05:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menegaskan bahwa ia tidak akan membawa Indonesia untuk hanya bekerja sama dengan China dalam konteks perang dagang dan rivalitas antara China dan Amerika Serikat (AS).

Ganjar menekankan bahwa Indonesia tidak hanya bisa bergantung pada satu negara saja di tengah pergaulan antarnegara di dunia.

"Kita juga hidup di tengah pergaulan dunia, maka tidak bisa kita men-deny yang lain terus, kemudian kita hanya mengacu pada satu kepentingan negara saja," kata Ganjar dalam pidatonya terkait strategi dan arah politik luar negeri Indonesia di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Ganjar berpandangan, prinsip luar negeri Indonesia yang bebas aktif berarti Indonesia bebas melakukan kerja sama dengan negara manapun yang sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Baca juga: Banyak Pejabat Pemerintah di TKN Prabowo, Ganjar Harap Alat Negara Tak Disalahgunakan

Oleh karena itu, ia menilai bahwa pintu kerja sama antara Indonesia dan AS tetap terbuka, tidak hanya bergantung kepada China.

"Kita punya sahabat negara yang cukup banyak, saya kira keadilan yang bisa kita berikan adalah pada kepentingan mana kita bisa bekerja sama dengan masing-masing negara itu," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun berjanji akan mengundang banyak negara untuk bekerja sama dengan Indonesia bila ia terpilih di 2024, bukan hanya China dan AS.

"Sehingga kita bisa lebih terbuka dan di antara Kita sama-sama saling untung. Kalau itu terjadi, maka Kita bisa membuka peluang yang cukup luas," katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Drama Jelang Pilpres, Ganjar Singgung soal Pertandingan yang Adil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga pernah memberikan jawaban serupa ketika ditanya arah kecenderungan Indonesia di tengah perang dagang antara China dan Amerika Serikat.

Dalam wawancara khusus dengan BBC pada 31 Januari 2020, Jokowi menyatakan bahwa kepentingan Indonesia nomor satu ketika ditanya apakah memilih China atau Amerika Serikat.

"Yang paling penting buat saya national interest, kepentingan nasional harus nomor satu," kata Jokowi saat itu.

"Dengan China, kepentingan nasional nomor satu, dengan Jepang kepentingan nasional nomor satu, dengan Amerika kepentingan nasional nomor satu," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Nilai Negara Harus Inisiatif Selesaikan Konflik jika PBB Tak Berbuat Apa-apa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com