PDI-P Mengaku Tak Ikut Campur soal Usulan Hak Angket MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya tidak ikut campur dalam hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang disusulkan anggota DPR Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu.

Hasto hanya menegaskan bahwa hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPR.

"Ya kami tidak masuk dalam persoalan itu. Hanya, hak atas interpelasi, hak atas angket, termasuk menanyakan pendapat itu adalah hak yang dimiliki oleh DPR RI," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Oleh karena itu, Hasto menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati hak-hak yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Baca juga: Masinton Usul Hak Angket, Hakim MK: Silakan, tapi Jika Tak Bisa Jangan Dibuat-buat

Menurutnya, hak-hak tersebut baru akan digulirkan apabila menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Berkaitan dengan hal-hal yang strategis terkait dengan bangsa dan negara, terkait dengan tata pemerintahan yang oleh konstitusi harus berpihak pada rakyat, enggak ada keberpihakan pada yang lain," ujar Hasto.

Hasto pun mengembalikan wacana hak angket ini kepada para anggota dewan yang duduk di Senayan.

Ia mengatakan, PDI-P masih menunggu proses penanganan dugaan pelanggaran etik yang sedang dikerjakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sambil mempersiapkan diri jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami tetap mengikuti proses. Fokus kami saat ini adalah memenangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, memenangkan bukan karena gantengnya, memenangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud karena komitmennya bagi bangsa dan negara," kata Hasto.

Baca juga: Soal Usul Hak Angket MK, Jimly Asshiddiqie: Bagus-bagus Saja karena Ini Masalah Serius

Diberitakan sebelumnya, usul hak angket terhadap MK itu diungkap Masinton di tengah Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Sidang II, Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Ia menganggap bahwa putusan MK soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) itu mengecewakan dan diwarnai nepotisme.

Kini, MKMK sedang mengusut adanya dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam penyusunan putusan itu, dengan Ketua MK yang juga ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anwar Usman, sebagai terlapor paling banyak.

“Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Ibu Ketua, saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II, mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi,” kata Masinton, disambut tepuk tangan sebagian anggota Dewan di ruang sidang.

Baca juga: Soal Masinton Usul Hak Angket MK, Sekjen PDI-P: Saat Ini Semua Fokus Menangkan Ganjar-Mahfud

Sebagaimana diberitakan, lewat putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Kemudian, atas dasar putusan MK itu diketahui bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun.

Akibat putusan tersebut sembilan hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Pasalnya, ada dugaan kejanggalan sebagaimana disampaikan dua hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), Saldi Isra dan Arief Hidayat.

MKMK akhirnya dibentuk dan telah menerima secara resmi 18 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MKMK.

Baca juga: Pakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Ubah Putusan MK soal Syarat Usia Capres-Cawapres