Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Persilakan Gibran Gabung Golkar, tapi Tetap Tagih KTA Dikembalikan

Kompas.com - 31/10/2023, 15:28 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat mempersilakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung ke Partai Golkar.

Sebab, Gibran kini telah menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju, kubu yang berseberangan dengan PDI-P.

Menurut Djarot, kader berpindah-pindah partai itu adalah hal yang sering terjadi dalam dunia politik.

"Kalau kita sih ya silakan (maju bakal cawapres), itu pilihan, itu hak dari masing-masing orang. Dan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) memperbolehkan seperti itu. Ya bagaimanapun juga, ya monggo silakan. Ini satu hal yang sering terjadi di dalam politik," ujar Djarot saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Siapkan Gibran Jadi Calon Pemimpin seperti Jokowi, PDI-P: Tapi Tak Sabar, Malah Tabrak Konstitusi

Hanya saja, Djarot menjelaskan bahwa putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres yang memuluskan langkah Gibran maju ke pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kurang baik bagi proses demokrasi.

Sebab, menurutnya, hal tersebut bertentangan dan menabrak aturan yang ada.

Meski begitu, Djarot tetap mempersilakan Gibran keluar dari PDI-P dan pindah ke partai lain.

"Kita ya monggo silakan (pindah partai), kalau status yang bersangkutan itu silakan pada Pak (FX) Rudy (menanyakannya)," kata Djarot.

Baca juga: Tunggu Langkah Politik Gibran soal Parpol, Golkar: Mengalir Saja Dulu

"Yang jelas secara de facto, beliau sudah izin dan sudah keluar dari PDI-P. Tergantung sekarang niat baik dari Mas Gibran untuk bisa menyerahkan kembali KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada ke Mas Rudy. Dan mereka sudah berkomunikasi (antara) Mas Rudy dan Mas Gibran," ujarnya lagi.

Sementara itu, Djarot menegaskan bahwa PDI-P akan tetap mengawal Gibran di Solo hingga akhir masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo.

Sebelumnya, sebagai Ketua DPP PDI-P bidang kaderisasi dan ideologi, Djarot menyayangkan langkah Gibran.

Ia mengatakan, PDI-P sebenarnya akan menyiapkan Gibran menjadi pemimpin sebagaimana dilakukan terhadap Jokowi.

"Mas Gibran itu sebetulnya dipersiapkan sebagai calon pemimpin untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dan Pak Rudy di Solo. Yang kemudian, kalau memang berhasil, ya beliau akan ditugaskan ke tingkat yang lebih tinggi lagi," ujar Djarot.

"Tetapi ada ketidaksabaran, sehingga mencari jalan pintas dan menabrak konstitusi. Merekayasa konsitusi," katanya lagi.

Baca juga: PDI-P: Megawati Sayang Jokowi dan Gibran, tetapi Manuvernya Bikin Kader Marah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com