Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Langkah Politik Gibran soal Parpol, Golkar: Mengalir Saja Dulu

Kompas.com - 31/10/2023, 15:01 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus memastikan saat ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum masuk menjadi kader partainya.

Ia mengungkapkan, pihaknya tak memaksakan Gibran harus menjadi kader Golkar setelah dipasangkan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Mengalir saja dulu, ya kan Pak Gibran belum memutuskan. Biarlah kita tunggu keputusan Pak Gibran berlabuh ke mana,” ujar Lodewijk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Ia menjelaskan bahwa Golkar punya mekanisme jika mengajak seseorang untuk bergabung.

Baca juga: Ditanya Gibran Masuk Golkar, Airlangga: Terus Berproses

Menurutnya, tak bisa partai beringin begitu saja memberikan kartu tanda anggota (KTA) hanya untuk kepentingan politik praktis.

“Kan ada prosedur yang harus dilewati. Memang harus seperti itu, kita ada program (kaderisasi) dan kita tunggu Pak Gibran mau bergabung ke mana,” kata Lodewijk.

Di sisi lain, Lodewijk tak menjawab dengan jelas ketika ditanya apakah Golkar memang sudah berupaya untuk menawarkan Gibran menjadi kadernya.

Ia hanya menekankan bahwa proses kaderisasi berjalan terus di akar rumput tanpa melihat status seseorang.

“Jangankan kelasnya Pak Gibran, kelasnya itu rakyat, ini cerita di dalam politik ya satu suara seorang pemulung dengan seorang profesor nilainya sama. Jadi yang ini (rakyat biasa) saja kita rekrut di grass root apalagi tokoh kan begitu,” ujarnya.

Baca juga: Siapkan Gibran Jadi Calon Pemimpin seperti Jokowi, PDI-P: Tapi Tak Sabar, Malah Tabrak Konstitusi

Diketahui, Gibran sempat diisukan bakal merapat ke Golkar setelah resmi menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa perpindahan itu masih proses.

Sementara, Gibran sendiri saat ini masih berstatus sebagai kader PDI-P.

Hingga kini, PDI-P juga belum mengeluarkan sanksi tegas pada Gibran yang memilih menjajaki Pilpres 2024 bersama Prabowo.

Padahal, PDI-P sudah mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden sendiri, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca juga: Golkar Yakin Ridwan Kamil Tetap Dukung Prabowo-Gibran Meski Digoda PDI-P dan Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com