Djarot: PDI-P Melawan Dinasti Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya melawan segala bentuk dinasti politik.

Ini disampaikan merespons dinamika politik terkini, seperti kasus Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, sekali lagi untuk dinasti politik, PDI Perjuangan berada di garis terdepan jangan sampai terjadi," kata Djarot dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Ia turut menjelaskan bagaimana Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjalani karir politik sejauh ini.

Baca juga: Sindiran PDI-P dan Anies soal Nepotisme Diduga untuk Hancurkan Reputasi Prabowo-Gibran, Bakal Ampuh?

Menurut dia, Megawati tidak menerapkan dinasti politik selama berkarir politik, meskipun ia dikenal sebagai putri Presiden Pertama RI Soekarno.

"(Megawati) Jadi wakil presiden, presiden, ketua partai juga ya. Oh itu dinasti politiknya Bung Karno, kan begitu. Saya katakan enggak benar. Betul bahwa Ibu Mega itu putrinya Bung Karno, tapi beliau melalui proses penggemblengan di dalam politik itu dari bawah," ujar Djarot.

Tak sampai situ, Megawati juga disebut tidak menerapkan dinasti politik kepada anak-anaknya.

Dia mencontohkan, bagaimana putri Megawati, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sejatinya bisa dicalonkan sebagai calon presiden.

Namun, dengan kebesaran hati Megawati memilih Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai bakal capres 2024.

Baca juga: PDI-P Dinilai Tengah Mengalami Stres Politik Luar Biasa Usai Merasa Ditinggalkan Jokowi

Padahal, diakuinya, Puan memiliki kesempatan untuk mendapat posisi capres jika Megawati menerapkan dinasti politik.

"Jadi kita PDI Perjuangan itu melawan dinasti politik, kita batasi," tegasnya.

Jabatan politik yang pernah diraih Puan selama ini, menurut Djarot, juga ditempuh dari bawah.

"Mbak Puan dicalonkan sebagai anggota DPR RI itu ketika Ibu Mega sudah bukan Presiden, tidak lagi berkuasa ya kan. Jadi itu by process juga. Dari DPR RI dan suaranya terbanyak sehingga kemudian ditugaskan sebagai Menko PMK, dari bawah juga," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Projo Sebut PDI-P Gulirkan Narasi Ditinggal Jokowi karena Takut Kehilangan Insentif Elektoral

Isu dinasti politik mengemuka setelah Gibran berhak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

MK yang diketuai oleh paman Gibran, Anwar Usman, menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu.

Hal ini diputuskan MK dalam sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia capres-cawapres perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang digelar Senin (16/10/2023).

Baca juga: Soal Dianggap Membangkang oleh PDI-P, Gibran: Jangan Bahas Itu Sekarang

Tak lama setelah itu, Gibran diumumkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM sendiri merupakan barisan partai politik yang sebagian besar merupakan pendukung pemerintahan Jokowi.

KIM terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima.