Soal Dinasti Politik, Menteri Bahlil: Yang Salah Kalau yang Didorong Tak Punya Prestasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut menanggapi soal isu dinasti politik yang saat ini tengah mencuat ke publik.

Isu itu ramai dibicarakan usai putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, diumumkan secara resmi sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

Menurut Bahlil, tak ada yang salah dengan pencalonan Gibran. Justru, kata dia, yang salah adalah ketika ada individu yang tak memiliki prestasi kemudian didorong maju sebagai capres atau cawapres.

Baca juga: Gibran Resmi Ajukan Izin Tak Masuk Kerja 2 Hari untuk Daftar Pilpres ke Pemkot Solo

"Yang salah itu kalau orang yang didorong itu tidak mempunyai prestasi apa-apa. Mas Gibran anak muda yang punya pengalaman di bidang usaha khususnya UMKM," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/10/2023).

"Hari ini dia Wali Kota Solo dan teman-teman bisa cek reputasinya dia waktu menjadi Wali Kota gimana track record dan prestasi kerjanya. Saya pikir itu aja yang jadi rujukan," lanjutnya.

Sementara itu, soal masa jabatan Gibran sebagai Wali Kota Solo yang baru dijalani dua tahun, Bahlil menyatakan tak ada salahnya.

Sebab menurutnya tidak perlu menanti untuk menyelesaikan lima tahun masa jabatan sebelum seseorang maju kembali di kontestasi politik.

"Ya enggak ada masalah lah. Memang harus lima tahun dulu baru ikut kontestasi politik?," kata Bahlil.

"Ada yang memilih jalan politik seperti itu tapi ada juga yang memilih jalan politik yang lain. Selera masing-masing orang tidak bisa memaksa. Jadi seperti itu," tuturnya.

Lebih lanjut Bahlil membandingkan soal politik dinasti yang ada di Amerika Serikat.

Baca juga: FX Rudy Sebut Gibran Otomatis Kembalikan KTA PDI-P Setelah Bergabung Partai Politik Lain

Menurut Bahlil, di Amerika juga pernah terjadi di mana setelah seorang ayah menjadi presiden, anaknya pun menjadi presiden.

Di Amerika pun pernah terjadi seorang Presiden yang berusia 35 tahun.

"Bahkan di Ekuador baru terpilih presiden yang usianya 35 tahun. Nah menurut saya kalo dinasti itu jabatan yang diberikan atas dasar penunjukkan. Tapi kalau kemudian lewat sebuah proses pemilu, kemudian pilkada itu kan ada syarat-syaratnya," ungkapnya.

"Lewat proses pendaftaran yang dilakukan Pak jokowi, kemudian ada rakyat yang menentukan pilihan itu. Jadi menurut saya biarkanlah kalau kita bicara demokrasi biarkanlah rakyat yang memilih," tambahnya.