Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Deklarator Juanda: Kemunduran Reformasi

Kompas.com - 21/10/2023, 19:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu deklarator Juanda, Usman Hamid, menilai terjadi kemunduran reformasi setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka diusulkan menjadi bakal calon presiden (cawapres) yang mendampingi bakal capres Prabowo Subianto.

Menurut Usman, hal tersebut menegaskan bahwa Presiden Jokowi sedang membangun dinasti politik.

"Fenomena ini adalah kemunduran reformasi yang kita tegakkan untuk melawan kolusi dan nepotisme. Nepotisme dan dinasti politik menghambat manusia-manusia unggul untuk memiliki kesempatan memimpin tanpa jalur pertalian keluarga penguasa," ujar Usman saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/10/2023).

Baca juga: Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Gibran: Terima Kasih kepada Keluarga Besar Golkar

Dia melanjutkan, hal tersebut juga menguatkan kekhawatiran publik bahwa Gibran bisa jadi cawapres karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kental nepotisme.

Selain itu, menurut Usman, intervensi seorang ayah yang sedang berkuasa sebagai presiden telah menyingkirkan manusia-manusia yang bekerja keras di partai politik dan diunggulkan sebelumnya.

"Anak-anak penguasa mendapatkan suntikan modal bisnis yang besar, mengalahkan anak-anak muda dari keluarga orang biasa yang bekerja keras setiap hari," ungkap Usman.

"Dinasti dan nepotisme ibarat api dalam sekam. Sewaktu-waktu bisa menyala semakin besar dan meluluhlantakkan capaian-capaian reformasi," tegas dia.

Baca juga: Usai Golkar Dukung Prabowo-Gibran, Airlangga Bertemu Jokowi di Istana

Lebih lanjut, Usman Hamid mengutip Deklarasi Juanda yang ditandatangani oleh para akademisi, budayawan, seniman, dan tokoh lainnya.

Dalam deklarasi itu disebutkan bahwa reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.

"Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir, dikhianati. Kedaulatan rakyat disingkirkan," tutur Usman.

"Ruang publik dipersempit, oposisi menjelma aliansi kolusif, lembaga anti-korupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan," tambah dia.

Baca juga: Politikus PDI-P: Pak Jokowi dan Gibran, Ada Apa? Bu Mega Salah Apa?

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran sebagai bakal capres dan cawapres dalam Pemilu 2024.

Dengan adanya dukungan tersebut, Gibran hampir pasti menjadi cawapres untuk Prabowo. Namun, hingga saat ini Prabowo belum mendeklarasikan cawapresnya secara resmi.

Untuk diketahui, Prabowo diusung sebagai capres oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, PBB, PAN, dan Partai Gelora.

Hingga saat ini, hanya Prabowo yang belum mengumumkan sosok cawapres yang akan mendampingi pada pemilu mendatang.

Sementara itu, bakal capres Anies Baswedan telah menggandeng Muhaimin Iskandar dan bakal capres Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com