Salin Artikel

Gibran Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Deklarator Juanda: Kemunduran Reformasi

Menurut Usman, hal tersebut menegaskan bahwa Presiden Jokowi sedang membangun dinasti politik.

"Fenomena ini adalah kemunduran reformasi yang kita tegakkan untuk melawan kolusi dan nepotisme. Nepotisme dan dinasti politik menghambat manusia-manusia unggul untuk memiliki kesempatan memimpin tanpa jalur pertalian keluarga penguasa," ujar Usman saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/10/2023).

Dia melanjutkan, hal tersebut juga menguatkan kekhawatiran publik bahwa Gibran bisa jadi cawapres karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kental nepotisme.

Selain itu, menurut Usman, intervensi seorang ayah yang sedang berkuasa sebagai presiden telah menyingkirkan manusia-manusia yang bekerja keras di partai politik dan diunggulkan sebelumnya.

"Anak-anak penguasa mendapatkan suntikan modal bisnis yang besar, mengalahkan anak-anak muda dari keluarga orang biasa yang bekerja keras setiap hari," ungkap Usman.

"Dinasti dan nepotisme ibarat api dalam sekam. Sewaktu-waktu bisa menyala semakin besar dan meluluhlantakkan capaian-capaian reformasi," tegas dia.

Lebih lanjut, Usman Hamid mengutip Deklarasi Juanda yang ditandatangani oleh para akademisi, budayawan, seniman, dan tokoh lainnya.

Dalam deklarasi itu disebutkan bahwa reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.

"Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir, dikhianati. Kedaulatan rakyat disingkirkan," tutur Usman.

"Ruang publik dipersempit, oposisi menjelma aliansi kolusif, lembaga anti-korupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan," tambah dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran sebagai bakal capres dan cawapres dalam Pemilu 2024.

Dengan adanya dukungan tersebut, Gibran hampir pasti menjadi cawapres untuk Prabowo. Namun, hingga saat ini Prabowo belum mendeklarasikan cawapresnya secara resmi.

Untuk diketahui, Prabowo diusung sebagai capres oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, PBB, PAN, dan Partai Gelora.

Hingga saat ini, hanya Prabowo yang belum mengumumkan sosok cawapres yang akan mendampingi pada pemilu mendatang.

Sementara itu, bakal capres Anies Baswedan telah menggandeng Muhaimin Iskandar dan bakal capres Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/21/19194811/gibran-diusulkan-jadi-cawapres-prabowo-deklarator-juanda-kemunduran

Terkini Lainnya

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Nasional
Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Nasional
Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

Nasional
Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

Nasional
Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Nasional
Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi "Online"

Nasional
MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skincare'

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skincare"

Nasional
16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Nasional
Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi 'Online'

Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke