Soal Putusan MK, PKB: Semoga Ketua OSIS Juga Bisa Jadi Capres ke Depannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid ogah berpikir negatif perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan seseorang di bawah 40 tahun menjadi capres-cawapres asal pernah menjadi kepala daerah.

Jazilul hanya berharap, ke depannya orang-orang yang berpengalaman menjadi ketua OSIS di sekolah hingga serikat pekerja juga bisa maju sebagai capres-cawapres.

Mulanya, Jazilul membiarkan kepada publik menerka apakah ada siasat di balik keputusan MK atau tidak.

Baca juga: Sejarah Itu Bernama Anwar Usman, Mengubah Pendirian MK dalam 48 Jam

Sebab, keputusan MK ini erat hubungannya dengan upaya memuluskan majunya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka ke Pilpres 2024.

"Ojo (jangan) mikir jelek. Kami hormati putusan MK dengan berpikir positif saja, biarlah publik yang menilai itu siasat atau bukan," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi, Selasa (17/10/2023).

Jazilul lantas menyampaikan harapan ke depannya perihal sosok-sosok yang bisa maju ke pilpres.

"Semoga ke depannya, yang punya pengalaman dipilih menjadi lurah, ketua OSIS dan ketua cabang parpol dan ormas, serikat pekerja, dan lain-lain juga terbuka peluang menjadi capres," kata dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Senin (16/10/2023).

Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Baca juga: Eks Hakim MK Nilai Tak Ada Isu Konstitusionalitas Terkait Umur Capres-Cawapres

Putusan ini pun mulai berlaku pada Pemilu 14 Februari 2024.

"Sehingga selengkapnya norma a quo berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya," kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membaca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Mahkamah berpendapat, pembatasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara.

"Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang inteloreable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Guntur.

Gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru.

Baca juga: Putusan MK Buka Peluang Gibran, Jokowi Diprediksi Bersikap Mendua

Dalam gugatannya, pemohon menyinggung sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pemohon menilai, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif.

“Bahwa pemohon juga memiliki pandangan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan di era sekarang yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta di masa periode 2020-2025,” bunyi gugatan yang dibacakan kuasa hukum pemohon secara daring dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Atas dasar itulah, pemohon berpendapat, sudah sepatutnya Gibran maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Namun, kemungkinan tersebut terhalang oleh syarat usia minimal capres-cawapres, lantaran Gibran kini baru berumur 35 tahun.

“Bahwa pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok yang dikagumi para generasi muda tersebut tidak mendaftarkan pencalonan presiden sedari awal. Hal tersebut sangat inkonstitusional karena sosok wali kota Surakarta tersebut mempunyai potensi yang besar dan bisa dengan pesat memajukan Kota Solo secara pertumbuhan ekonomi,” demikian argumen pemohon.